Dari Serambi Mekkah ke Serambi Madinah

* (Jurus Gorontalo Melawan Kemiskinan)

OLEH Dr. M ADLI ABDULLAH, S. H. , MCL., Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Staf Khusus Menteri ATR/BPN RI, melaporkan dari Gorontalo.

Pada tanggal 20 Desember 2021, saya bersama Pak Hermawan, Tenaga Ahli Menteri Agraria, berkunjung ke Provinsi Gorontalo.

Kesan saya pertama, daerah ini islami.

Saya tiba waktu magrib, langsung saya cari masjid untuk shalat.

Masjidnya ramai, padahal masjid kampung dan ada acara buka puasa sunat, Senin-Kamis.

Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo, menjelaskan bahwa puasa Senin-Kamis sudah membudaya di sini, sehingga ada acara buka puasa bersama di masjid-masjid setiap hari Senin dan Kamis.

Kalau Aceh dikenal dengan Serambi Mekkah, maka Provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan “Serambi Madinah”.

Berada di Gorontalo benar-benar terasa seperti kita berada di Kota Madinah, tenang dan masyarakatnya saling membantu satu sama lain.

Mungkin ini bedanya dengan kita di Aceh budayanya saling ‘sipak gateh, singet bek roh beumeulungkop’.

Sebenarnya Gorontalo adalah provinsi baru di Indonesia.

Dulunya bagian dari Provinsi Sulawesi Utara.

Baru pemekaran pada 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia.

Mayoritas sukunya adalah suku Gorontalo.

Suku ini juga menyebar di mana-mana, misalnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.

Diasporanya sangat kuat, bahkan Presiden Habibie walau berasal dari Sulawesi Selatan, sukunya juga Gorontalo.

Bahkan, beberapa tokoh nasional juga berasal dari Gorontalo, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran Fadel Muhammad, dan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.

Jadi, diaspora orang Gorontalo benar-benar kuat dan saling dukung.

Di sini tidak banyak konflik internal yang didedahkan ke media, baik media sosial maupun media cetak.

Bangkit dari kemiskinan

Kondisi sumber daya alam dan bentang alam Provinsi Gorontalo cenderung berbukit dan bergunung, tidak sebaik sumber daya dan kondisi alam Aceh yang subur dan kondisi alamnya yang rata dan bergelombang.

Provinsi Gorontalo terdiri atas lima kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwat, dan Kota Gorontalo.

Potensi ekonomi Gorontalo didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, terutama budi daya jagung dan perikanan tangkap.

APBD-nya kecil sekali, tak sampai Rp1,9 triliun per tahun.

Bahkan, Gorontalo merupakan provinsi kelima termiskin di Indonesia.

Angka penduduk miskin di provinsi ini mencapai 15,59% dari keseluruhan penduduk Gorontalo yang berdasarkan Sensus Penduduk 2020 mencapai 1.171.681 jiwa.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo satu tingkat di bawah Aceh.

Aceh menduduki peringkat keenam di Indonesia yang jumlah penduduk miskinnya 833.910 jiwa atau 15,43 persen dari total penduduk Aceh 5.371.532 jiwa.

Sedangkan APBD Aceh yang mencapai Rp14,1 triluan jauh lebih tinggi dibandingkan Gorontalo yang hanya Rp1,9 triliun.

Dengan APBA yang jauh lebih besar dari Gorontalo, seharusnya Aceh tidak masuk dalam peringkat termiskin nomor enam di Indonesia.

Tapi ya, itulah faktanya.

Dalam rangka pemberantasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan berbasis padat karya, dengan menetapkan komoditas pertanian unggulan berupa pengembangan jagung dan kelapa, serta membuka diri bagi masuknya investasi swasta di bidang pertanian sembari membangun kemitraan dengan petani jagung.

Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan masyarakat Gorontalo.

Jagung menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di sini.

Semacam padi kalau di Aceh.

Akibatnya, perkembangan komoditas jagung di provinsi ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Produksi jagung sebelum tahun 2019 hanya 605.781 ton, tapi saat ini telah mencapai 1,8 juta ton atau meningkat di kisaran angka 300 persen.

Baca juga: Mendagri Perintahkan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Tujuh Provinsi

Baca juga: OKI Serukan Pemerintah di Seluruh Dunia Lindungi Gadis Muda dari Jurang Kemiskinan

Untuk menjaga harga tetap stabil dan tidak dimainkan oleh para tengkulak, pemerintah memberikan karpet merah kepada investor seperti PT Segar Pangan Sejahtera (Triputra Group) untuk menampung hasil panen jagung rakyat dengan harga yang lebih baik dari harga yang sebelumnya dirasakan oleh petani.

Sebelumnya harga jagung Rp2.900/kg, tapi sekarang menjadi Rp4.800/kg, bahkan sampai dengan Rp5.300/kg.

Kunjungan saya kali ini ke Gorontalo membuat saya kagum terhadap komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyejahterakan rakyatnya.

Mungkin ini bisa ditiru oleh kita di Aceh, tapi kita harus punya road map (peta jalan) pengentasan kemiskinan di Aceh dengan pendekatan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan yang sudah menjadi mata pencaharian rutin masyarakat, seperti bertanam padi dan kopi.

Kita sungguh sedih setiap musim panen padi tiba, harga jual padi terus turun, sedangkan harga pupuk tidak pernah turun.

Hal ini disebabkan harga komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak ini diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kita bisa belajar pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menstabilkan harga jagung.

Komitmen dan keseriusan pemerintahnya walau anggaran APBD Gorontalo hanya Rp1,9 triliun atau setengah dari SiLPA Aceh tahun 2021, yaitu Rp3,96 triliun.

Baca juga: Bupati Gorontalo, Keluarga, dan Staf Ikuti Suluk di Dayah Darul Ihsan Labuhan Haji Aceh Selatan 

Baca juga: Rumah Bantuan Disulap Jadi Objek Wisata, Ini Dia Trik Warga Gorontalo

Maka, diperlukan saling berbagi strategi antarprovinsi, supaya Aceh menggeliat dalam upaya mereduksi kemiskinan.

Alangkah sedihnya, Aceh masuk dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan ranking 6 di Indonesia, padahal APBA 2020 besarnya Rp14,4 triliun meski tidak sanggup dihabiskan.

Sumber masalahnya komitmen eksekutif maupun legislatif di Aceh yang harus memiliki program untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan industri pertanian dan perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar (padat karya), termasuk membangun infrastruktur pertanian yang mampu menopang penguatan industri tersebut.

Namun, yang terjadi APBA lebih dominan untuk kepentingan individu dan kelompok.

Sedangkan pemimpin Negeri Serambi Medinah (Gorontalo) punya komitmen kuat dan keinginan yang jelas untuk mengentaskan rakyatnya dari belenggu kemiskinan.

Untuk itu, mari saling introspeksi dan meningkatkan kemampuan berkolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh yang kita cintai.

Semua elemen harus memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama membawa energi positif bagi kemajuan Aceh.

Soalnya, semua kita adalah pemimpin yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Swt.

Baca juga: Ketua DPRA Ingatkan Gubernur Aceh Terkait Kemiskinan hingga Target RPJMA

Baca juga: Tekan Kemiskinan Lewat Dana Desa