Rabu, 3 Juni 2026

Kupi Beungoh

Putin, Ukraina, dan Perang Dunia 3 (I): Denazifikasi dan Demiliterisasi Ukraina

Tuduhan Putin kepada Ukraina adalah perlakuan rezim Kiev-baca Kyv-, ibukota Ukraina terhadap kawasan Donetsk dan Luhansk yang melakukan pemberontakan

Tayang:
Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM/Handover
Prof. Dr. Ahmad Human Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

INVASI Rusia ke Ukraina telah berjalan lebih dari satu minggu.

Bombardemen Rusia ke wilayah Ukraina berjalan dari semua sisi.

Mulai dari timur via Republik sempalan Donetsk dan Luhansk, dari Selatan, melalui wilayah caplokan beberapa tahun lalu, Crimea, dan dari arah utara, melewati perbatasan negara Belarus.

Korban sudah berjatuhan. Militer dari kedua pihak mengakui korban pasukan mereka, Rusia sekitar 500, dan sekitar 2000 lebih tentara Ukraina.

Sementara itu korban masyarakat sipil Ukraina telah melewati angka 2.000 orang.

Jumlah pengingsi Ukraina, terutama ke negara tetangga, Polandia, Hungaria, Slovakia, dan Romania diperkirakan telah mencapai antara setengah juta sampai satu juta orang dengan kecenderungan yang terus bertambah.

Perangkat perang, baik tank, helikopter, dan pesawat tempur pun telah berjatuhan.

Tak terhitung jumlah bangunan pemerintah dan sipil yang telah hancur berkeping akibat bombardemen yang begitu dahsyat.

Walaupun invasi Rusia ke Ukraina telah lama diprediksi, akan tetapi apapun tak bisa dilakukan ketika serbuan itu dimulai.

Yang terjadi setelahnya adalah ketegangan global, terutama dari AS dan sekutunya, khususnya negara anggota pakta pertahanan Atlantik Utara- NATO, Uni Eropa, berikut dengan sejumkah negara non-Eropa lainnya di seluruh dunia.

Dunia kini berada dalam sebuah situasi yang cukup menegangkan dalam sejarah, semenjak selesainya Perang Dunia ke II.

Ada dugaan, lambat atau cepat, AS dan sekutunya akan terseret ke dalam konflik itu, dan kalau itu terjadi, maka Perang Dunia Ketiga akan terjadi.

Jika terjadi perang besar itu, maka yang akan terjadi adalah perang nuklir yang sangat dahsyat.

Invasi Ukraina, Alasan Tersurat Putin

Dalam setiap kesempatan, terutama dalam bulan-bulan terakhir ini apa yang disebutkan secara terbuka oleh Putin tentang ketidaksenangannya kepada Ukraina terfokus pada satu isu.

Isu itu adalah marak dan berkuasanya praktek, bahkan rezim “neo nazi” di Ukraina.

Tuduhan Putin kepada Ukraina adalah perlakuan rezim Kiev-baca Kyv-, ibukota Ukraina terhadap kawasan Donetsk dan Luhansk yang melakukan pemberontakan dan pemisahan diri dari Ukraina.

Dua kawasan itu yang penduduknya mayoritas berbahasa Rusia telah mendirikan negara Republik masing-masing yang diakui oleh Rusia.

Banyak laporan dari berbagai sumber intelijen, baik resmi maupun tidak resmi pemberontakan itu disponsori oleh Rusia, baik dengan bantuan persenjataan, maupun sumber daya manusia.

Tujuan akhir yang disebutkan Putin, seperti dilaporkan banyak media adalah untuk melenyapkan militerisasi dan praktek neo nazi-di wilayah Donetsk dan Luhansk.

Tujuan akhirnya adalah menangkap dan mengadili rezim Ukraina- belakangan terungkap Presiden Volodymyr Zelensky dan keluarganya.

Putin menuduh berbagai kesalahan itu, termasuk sikap dan perlakuan melawan rakyat Rusia, adalah praktek rezim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mendapat restu dari AS dan sekutunya di Eropa.

Putin menuduh pemerintah Ukraina di bawah Presiden Zelensky mempraktekkan pembunuhan massal “genosida” terhadap warga Ukraina  bersuku-berbahasa Rusia di kawasan Donetsk  dan Luhansk.

Istilah denazifikasi ditujukan kepada tuduhan bahwa rezim Zelensky telah melakukan praktek pembersihan etnis-terutama terhadap Yahudi, mengikuti praktek yang pernah dilakukan oleh Hitler- kanselir Jerman yang memulai Perang Dunia ke II.

Baca juga: Presiden Ukraina Sesalkan Dukungan AS Datang Terlambat, Ini Alasannya

Baca juga: Rusia Ancam Hukum Penyebar Berita Bohong Perang di Ukraina, Media Asing dan Lokal Mulai Ketakutan

Daur Ulang Georgia, dan Crimea

Buku panduan Putin dalam melakukan invasi ke sejumlah negara-negara bekas Uni Soviet tetap saja dimulai dengan dalih invasi untuk melakukan “pembebasan”.

Yang dimaksud adalah masyarakat yang ditindas baik ras Rusia atau non-Rusia oleh rezim yang berkuasa, seperti yang terjadi di negara Georgia pada tahun 2008.

Saat itu Georgia dipimpin oleh Presiden Mikhail Shalikasvili yang terang-terangan sangat pro Barat.

Georgia adalah salah satu bekas negara Uni Soviet yang terletak di kawasan Kaukasus, berada di tepi Laut Hitam.

Ada dua kawasan di Georgia yang melawan pemerintah Tbilisi-ibukota Georgia, yakni Osseitia Selatan, dan Abkhazia.

Ketegangan itu telah berlangsung lama, bahkan segera setelah rontoknya Uni Soviet pada tahun 1991.

Banyak pengamat barat  menggambarkan cara invasi Putin baik invasi Crimea- yang juga bagian dari Ukraina pada tahun 2014, maupun serangan kali ini, adalah tetap dengan menggunakan “buku panduan” Georgia.

Sebagai perbandingannya, model invasi itu oleh sebagian pengamat dianalogikan dengan alasan invasi AS ke Afghanistan dan Irak dengan tema Islam radikal.

Ketika aneksasi Crimea dilakukan oleh Rusia pada Februari 2014, alasan yang disampaikan Putin juga relatif sama.

Ia menyebukan tugas sucinya adalah memberikan kebebasan kepada rakyat Crimea untuk menentukan pilihannya, yakni pilihan untuk bergabung dengan Rusia.

Memang, sekalipun Crimea adalah kawasan yang diakui oleh dunia internasional sebagai bagian dari Ukraina, namun mayoritas penduduknya adalah berbahasa Rusia.

Walaupun sampai hari ini penggabungan Crimea ke dalam Rusia, tidak diakui masyarakat internasional, kondisi Crimea tetap saja stabil, tanpa perlawanan.

Apa yang dilakukan di Donetsk dan Luhansk Ukraina hari ini, telah pernah dilakukan di Osseitia Selatan, dan Abkhazia, Georgia.

Bedanya hanya kemerdekaan Osseitia Selatan, dan Abkhazia diakui oleh Rusia setelah invasi dilakukan, sementara kejadian di dua kawasan Donetsk dan Luhansk, Ukraina timur dimulai dengan pengakuan kemerdekaannya sebelum invasi dimulai.

Putin menyebutkan invasi Rusia ke Georgia pada masa itu sebagai perwujudan tanggung jawab kemanusian internasional untuk menghindari “genosida” rezim Tbilisi terhadap warga Ossetia Selatan dan Abkhazia.

Ini adalah alasan yang kali ini digunakan lagi sebagai justifikasi serangan terhadap Ukraina dan pembebasan dua “republik baru” di Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk.

Di Georgia, sebelum invasi dimulai Rusia membuka perbatasannya untuk dilintasi oleh ribuan, mungkin puluhan ribu pengungsi.

Baca juga: Tentara Rusia Kuasai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ukraina, Usai DIserang dan Terbakar Hebat

Baca juga: VIDEO Harga Emas di Takengon Naik, Penjual Sebut karena Perang Rusia dan Ukraina

Pada minggu pertama bulan Agustus 2008, Rusia menginvasi Georgia melalui dua kawasan itu dengan 40.000 tentara, bersama dengan 1,200 tank.

Hanya dalam tempo lima hari pasukan Rusia berhasil mengamankan kedua wilayah itu.

Saat itu pasukan Rusia hanya berjarak sekitar 60 kilometer dari Ibu Kota Georgia, Tbilisi.

Setelah Perang 2008, berikut dengan pendudukan kedua wilayah itu oleh pasukan Rusia, segera Rusia mengakui kemerdekaan Republik Ossetia Selatan, dan Abkhazia.

Walaupun klaim itu ditentang oleh hampir semua anggota PBB, 4 negara sekutu Rusia mengakui kemerdekaan dua republik baru itu yakni, Venezuela, Syiria, Nicaragua, dan Nauru.

Walaupun AS dan sekutunya membuat protes keras atas langkah Rusia, Putin tak peduli.

Ia bahkan melanjutkan Rusia membangun basis militernya di kedua negara baru itu.

Tak cukup dengan itu, kesepakatan baru antara Rusia dan negara baru itu dilanjutkan.

Kesepakatan itu tidak lain, tidak bukan yakni “integrasi” Ossetia Selatan dan Abkhazia dengan Rusia dalam bidang militer dan ekonomi.

Praktis kedua negara baru itu menjadi bagian dari Rusia Raya Putin.

Sampai hari ini kedua wilayah itu oleh masyarakat internasional masih dianggap sebagai bagian dari wilayah Georgia yang sah, dan ditetapkan sebagai wilayah pendudukan asing.

Hari ini, dengan semakin gencarnya serangan Rusia, praktis ke hampir semua wilayah Ukraina menimbulkan berbagai spekulasi.

Apakah Rusia akan sangat gampang menaklukkan dan menduduki Ukraina?

Apakah cukup dengan menghabisi rezim Zeleinsky, lalu membentuk rezim Ukraina pro-Rusia?

Berbagai peluang itu sangat terbuka, apalagi Rusia pernah “menguasai “ melalui pemerintahan presiden Viktor Yanukovych, yang digulingkan oleh  Revolusi antiRusia pada tahun 2014. 

Yanukovich yang kini berada dalam pengasingan di Moscow, disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai calon pengganti Zeleinsky, seandainya Rusia berhasil menguasai Kiev, dan Ukraina.

Kemungkinan ekstrim yang lain sangat terbuka, walaupun relatif mustahil.

Dua hal itu adalah membelah Ukraina Timur-berbatas dengan Rusia, di mana Crimea, Donetsk, dan Luhansk berada, dan membiarkan Ukraina Timur apa adanya.

Kemungkinan lain adalah menjadikan Ukraina sebagai bagian tak terpisahkan dari Rusia.

Waktulah yang akan menentukan.

*) PENULIS adalah Sosiolog, Guru Besar Universitas Syiah Kuala.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA ARTIKEL KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved