Berita Banda Aceh

‘Meunyoe Hana JKA, Jak Rajah’

Wacana Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk menghentikan pembayaran premi kesehatan 2,2 juta masyarakat Aceh yang selama ini

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Zakaria Saman (Apa Karya) 

Jadi, kita minta sama menteri kesehatan dan DPR RI, kalau di sana diketuk palu pasti dikasih)," ucap Apa Karya.

Apa Karya hanya meminta kepada legislatif dan eksekutif di Aceh agar benar-benar memprioritaskan masyarakat Aceh dalam berbagai aspek, terutama soal kesehatan.

Karena menurutnya, kesehatan adalah yang utama sebagaimana amanah Wali Nanggroe Almarhum Tgk Hasan Tiro kepada dirinya.

"Kesehatan lemboi sa.

Baca juga: Ketua DPRK Banda Aceh Sesalkan Penghentian Program JKA, Jika Ada yang Kurang Harus Diperbaiki

Meunyoe nyan hana sapeu hana jeut tapeubuet (Kesehatan nomor satu.

Kalau itu tidak ada, semuanya tidak bisa dilakukan)," katanya.

Apa Karya juga meminta kepada Anggota DPRA, Gubernur Aceh dan semua pejabat di Aceh agar benar-benar memikirkan rakyat.

Karena para gubernur, bupati, dan anggota legislatif yang saat ini menjabat adalah berkat perjuangan mereka di masa lalu.

"Awak nyan diteumeng duek gubernur, keu DPRA nyan nakeuh perjuangan awai, meuhan kon awak lem-lem surat.

Dumnan matee ureung Aceh, nyan sagai dilakei lee ureung Aceh (JKA), bek sampe dikoh (Mereka bisa duduk jadi gubernur, anggota DPRA kan karena perjuangan sebelumnya (konflik), kalau nggak kan pasti cuma orang lem lem surat.

Begitu banyak korban masyarakat Aceh, cuma JKA diminta jangan sampai dihapus)," pungkas Apa Karya.(*)

Baca juga: MTA Kritik Mualem Soal Polemik JKA

Baca juga: Benarkah JKA Sudah Usai?

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved