Rendahnya Capaian Vaksinasi Kelompok Rentan, Salah Siapa?

Menurutnya, informasi tersebut tidak ia dapatkan saat berada di puskesmas dan terkadang ketika informasi tidak diberikan dengan jelas dan lengkap, maka dari sanalah akan muncul kecurigaan.

Baca juga: Capaian Vaksinasi Kota Juang Bireuen Masih Rendah, Peusangan Selatan Tertinggi

Ia tambahkan, alasan kelompok disabilitas enggan divaksinasi karena pada awalnya mereka mendapat info bahwa vaksin tidak halal dan mengandung enzim babi.

Untuk masyarakat Aceh yang kental dengan syariat Islam, ketika mendengar kata “babi” itu merupakan hal yang sangat sensitif dan tak dapat ditoleransi.

Kedua, saat ini sudah banyak pilihan vaksin yang bagus dengan efikasi vaksin yang tinggi dibandingkan pada jenis vaksin yang baru tersedia tahun lalu.

Namun, karena kurangnya informasi terkini yang mereka dapatkan, hal tersebutlah yang membuat mereka tak bersedia divaksin.

Lantas, tanggung jawab siapa menyosialisasikan informasi akurat seputar pandemi dan vaksinasi Covid-19 ini? Dalam konteks Covid, WHO menjelaskan, layanan kesehatan primer punya peran penting, salah satunya dengan menguatkan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat agar mampu menyusun strategi untuk tindakan preventif dan promotif.

Namun sayangnya, respons pandemi cenderung menjadi “pemadam kebakaran”.

Manajemen kedaruratan kesehatan masyarakat umumnya berfokus pada penerapan standar organisasi dan program serta sistem untuk manajemen insiden akut.

Nyatanya, pandemi seperti Covid-19 bukanlah peristiwa akut.

Bagi Indonesia, pandemi dapat berakibat runtuhnya sistem kesehatan atau sebaliknya dapat menjadi momentum reformasi layanan kesehatan primer.

Di sisi lain, jika penanganan Covid-19 dan vaksinasi hanya terpusat pada pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota saja, maka dampak pemulihan ini akan menjadi ‘PR’ jangka panjang.

Masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti disabilitas, tentu sangat membutuhkan uluran tangan langsung agar informasi yang mereka butuhkan didapatkan dari sumber terpercaya.

Dalam hal ini, puskesmaslah yang dapat menjadi garda terdepannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bukan semata hanya memberi ruang agar fungsi puskesmas saat ini dapat berjalan, melainkan turut memastikan bahwa kapasitas layanan kesehatan primer setelah pandemi mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Mulai Divaksin, Kecamatan Peudada Bireuen Realisasi Masih Rendah

Baca juga: Zikir dan Doa di BPSDM Aceh, Sekda Ungkap Enam Daerah Masih Rendah Vaksin Covid-19