Breaking News:

Salam

Sekda Jadi Pj,Sah-sah Saja

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menyebabkan ratusan posisi kepala daerah menjadi kosong

Editor: bakri
KOMPAS.COM/DEVINA HALIM
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

Pemerintah pun diingatkan supaya menghindari kontroversi dan spekulasi di tengah komplektitas tensi politik 2024.

Upaya tersebut dilakukan agar energi bangsa tidak habis untuk hal hal yang mestinya bisa dihindari bersama.

“Kalau kemudian muncul isu yang justru membuka perdebatan panas dan cenderung bisa digoreng, itu kan kontraproduktif dari upaya upaya menata demokrasi elektoral kita sebagaimana dikehendaki oleh para pembuat kebijakan,” katanya.

Selain Perludem dan sejumlah pengamat, Partai Nasdem juga sependapat mengusulkan Sekda di provinsi dan kabupaten/kota diangkat menjadi pejabat kepala daerah guna mengisi kekosongan terkait dengan Pilkada serentak 2024.

"Partai NasDem mengusulkan agar sekprov dan sekda kabupaten/kota menjadi pj gubernur, pj bupati, dan pj wali kota," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.

Ia menjelaskan, penjabat mempunyai keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis.

Di sisi lain, saat ini Indonesia tengah menghadapi kondisi pandemi yang membutuhkan kesigapan pemimpin.

"Jadi, yang menjadi penjabat kepala daerah itu memahami betul kondisi daerahnya sehingga tidak lagi belajar.

Pertimbangannya, supaya juga tidak terjadi politisasi,” ujarnya.

Ada ketakutan, jika sekda menjadi penjabat kepala daerah, dikhawatirkan sang penjabat akan “mengabdi” kepada mantan atasannya jika sang mantan maju lagi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Si penjabat atau Pj sangat memungkinkan memberi banyak fasilitas kemudahan kepada kontestan tertentu, apalagi mantan atasannya.

Karena itulah sejak dulu sekda sering ditolak menjadi Pj.

Apalagi, tugas sekda sendiri dalam masa pelaksanaan tahapan Pileg, Pilpres, dan Pilkada sangat banyak.

Makanya, kalaupun nanti sekda ditunjuk menjadi Pj gubernur, pj bupati, atau pj wali kota harus benar-benar melihat kemungkinan risikonya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved