Minggu, 31 Mei 2026

Kupi Beungoh

4 Pulau Hilang, KIA Ladong Mati dan Bualan Aceh Hebat

Lepasnya 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil dan menjadi milik Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi perbincangan paling hangat

Tayang:
Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
SAFARUDDIN SH, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) 

Oleh: Safaruddin SH*)

Pada penghujung masa kepemimpinan Gubernur Haji Nova Iriansyah, banyak pihak seakan kompak melakukan evaluasi terhadap kinerja atau capaian pembanguan Aceh yang berlangsung pada eranya.

Selain peringkat kemiskinan Aceh yang naik dari 6 ke peringkat 5 nasional, ada dua kinerja buruk yang menjadi sorotan publik, pengamat dan anggota DPRA.

Pertama fenomena lepasnya 4 pulau di Aceh Singkil (Baca: Advokasi Empat Pulau yang Hilang, DPRA Ajak Eksekutif dan Forbes Kerja Kolaboratif, Serambinews.com, 24 Mei 2022).

Kedua pembangunan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong yang terbengkalai walau telah menghabiskan dana ratusan miliar rupiah (Lihat: Rp154 Miliar APBA Ludes untuk KIA Ladong, Pansus LKPJ: Hanya Ada Air Tebu dan Air Kelapa, Serambinews.com, edisi 04/06/2022).

Mengerdilkan Aceh

Lepasnya 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil dan menjadi milik Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi perbincangan paling hangat pada bulan Mei hingga Juni 2022.

Banyak orang Aceh tak menyangka kalau pulau-pulau itu lepas begitu saja di masa kepemimpinan Nova Iriansyah.

Kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sangat konsen dengan isu strategis ini.

Sejatinya batas wilayah Aceh merujuk pada era kesultanan dahulu yang mencakup hingga Langkat. Bukannya malah diperkecil yang bermakna mengerdilkan Aceh.

Baca juga: Jawab Sorotan Terhadap KIA Ladong, MTA: Kita Bukan Bangun Kawasan Pasar Malam, tapi Kawasan Industri

Mengomentari lepasnya 4 pulau tersebut, anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, menilai Pemerintah Aceh sangat lemah.

Dia menamsilkan: Pemerintah Aceh memiliki rencong di kiri kanannya, tapi pulau-pulau bisa beralih tangan alias hilang. Duh! Betapa lemahnya pemimpin kita.

KIA Lembu Ladong

Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, dihayalkan menjadi tempat pra investor nasional dan internasional membuka kantor atau pabrik mereka, mungkin setara dengan Kawasan Industri Medan (KIM).

KIM Medan bahkan sudah memiliki 3 tempat, yaitu KIM I, KIM II, dan KIM III.

Semua KIM itu hidup maju dengan aktivitas produksi.

Sebagian besar hasil industri dari KIM Medan dipasarkan ke Aceh.

Baca juga: Rp 154 Miliar Uang Aceh Habis untuk KIA Ladong, MaTA Minta BPKP Audit Investigasi

Seperti tepung terigu, gula pasir hingga siru cap patung yang asalnya dari Peunayong Banda Aceh tapi kemudian pindah ke KIM.

Saat ini sedang direncanakan pembangunan KIM IV. Itu menujukkan majunya industri di Sumatera Utara.

KIM itu bukan “pasar malam,” apalagi “kandang sapi” seperti pemandangan yang terlihat di KIA Ladong.

Pembangunan KIA Ladong sudah berlangsung 13 tahun.

Di luar pembebasan lahan, dana yang telah dihabiskan sebesar Rp 154 miliar.

Tapi hasilnya ternyata sia-sia belaka. Ibarat peribahasa: Arang habis, besi binasa.

Menurut Pansus DPRA, hanya ada dua “industri tradisional” di sana, yaitu industri air tebu dan air kelapa muda (Lihat: Rp154 Miliar APBA Ludes untuk KIA Ladong, Pansus LKPJ: Hanya Ada Air Tebu dan Air Kelapa, Serambinews.com, edisi 04/06/2022).

Ismail Rasyid dan PT Trans Continent

Pada tahun 2018, seorang pengusaha nasional asal Aceh, Ismail Rasyid SE, nekat untuk membantu Pemerintah Aceh dalam upaya menghidupkan KIA Ladong.

Bahkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah melaunching projek Ismail Rasyid di KIA Ladong.

Baca juga: Aceh-Kemendagri Survei Pulau Sengketa, Bupati Singkil Minta Dikembalikan ke Aceh

Ismail rasyid adalah yang specialist cargo dan perdagangan aneka jenis barang di dunia itu bahkan membawa sejumlah alat berat milik PT Trans Continent ke KIA Ladong.

Entah berapa biaya yang sudah dia kerahkan? Mungkin miliaran.

Itulah saya sebut Ismail Rasyid nekat di tengah pengusaha lain yang takut datang ke KIA Ladong.

Tapi, sayangnya, pejabat daerah tak memperlakukan Ismail Rasyid dengan wajar.

Seharusnya karpet merah dibentangkan untuk pengusaha nekat berinvestasi di Aceh ini.

Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, PT Trans Continent milik Ismail Rasyid “dipaksa” angkat koper dari KIA Ladong.

Ditengarai ada pejabat yang bermain-main dengan investor dalam pembangunan KIA Ladong (Trans Continent Tarik Alat Kerja dari KIA Ladong, https://serambinews.com, edisi 16/05/2020).

Dalam hal ini, Gubernur Aceh seharusnya mendalami dan mengusut mengapa terjadi kemacetan di KIA Ladong terjadi.

Bukan malah pergi jalan-jalan ke Amerika Serikat dengan tim BPSDM Aceh.

Bukan malah bersikap “ABS” pada laporan anak buahnya yang telah membuat KIA Ladong macet, mangkrak, dan mati.

Baca juga: Rp 154 Miliar APBA Ludes Untuk KIA Ladong, Pansus LKPJ: Hanya Ada Air Tebu dan Air Kelapa

Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dr Taqwallah sejatinya bertanggungjawab atas pemborosan anggaran untuk KIA Ladong yang mencapai Rp 154 miliar itu.

Uang habis tapi hasilnya jadi “kandang sapi”.

Rugoe kon atra, kata indatu. Sejatinya pejabat di Aceh tidak ada yang menganut paham ini. Harta yang dikelola pemerintah itu adalah milik rakyat jelata.

Uang itu adalah milik rakyat. Sejatinya mereka tidak main-main atau menghamburkan penggunaannya.

Ingat! Semua itu akan disoal di pengadilan akhir kelak. Ingat!

Gunakan hati nurani dalam menjalankan kekuasaan atas harta dan rakyat Aceh.

Rakyat Aceh masih banyak yang miskin, bahkan juara I miskin se-Sumatera.

Kata-kata atau bualan “Aceh Hebat” sejatinya tidak sebatas jargon untuk mengelabui rakyat.

Kasihan rakyat yang terus hidup dalam jargon-jargon politik yang bernuansa menipu.

Baca juga: Menjemput Kembali 4 Pulau Milik Aceh

Saat ini, rakyat Aceh bagaikan hidup sambil menanti anak lelaki akan hamil dan melahirkan anak. Hampa, tak ada harapan. Cet langet.

Kasihanilah rakyat jelata di Aceh. Mereka lugu dan dari tahun ke tahun menanti janji-janji dari pemimpin yang mereka anggap sebagai Ulul Amri.

Hal ini kiranya perlu menjadi catatan khusus bagi Pj Gubernur Aceh yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Semoga Pemerintah Pusat tidak mengirim penyakit baru ke Aceh, tetapi mengirim pengobat atas sejumlah kerusakan dan kekecewaan yang terlanjur terjadi di bumi warisan Sultan Agung Iskandar Muda. Semoga!

*) PENULIS, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), tinggal di Banda Aceh, email: nyaktafar@yahoo.com

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved