Breaking News:

Salam

Honorer; Daerah Butuh Tapi Pusat Keberatan

Gubernur-gubernur seluruh Indonesia meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan menghentikan tenaga honorer pada 2023

Editor: bakri
Kolase Tribun Timur
Ilustrasi honorer dan PNS 

“Sebab, sebagian dari mereka sudah berkeluarga dengan beberapa anak yang harus dibiayai.

” Pusat memang sudah memberi batas waktu hingga 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diundangkan.

Berdasarkan Pasal 96 PP 49/2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Maka, status kepegawaian pada instansi pemerintah hanya dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.

Beberapa waktu lalu Tjahyo Kumolo menjelaskan, “Pada dasarnya pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi tenaga honorer.

Hal itu dituangkan dalam PP Nomor 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan Komisi II, Komisi VIII, serta Komisi X DPR dalam menangani tenaga honorer, terutama Tenaga Honorer Kategori 2 (THK II).

” Akan tetapi, sejumlah pengamat melihat pemerintah perlu menunda penghapusan status tenaga honorer pada 2023.

“Harus ditunda dulu, Pemerintah terlalu berlebih lebihan.

Pemerintah sendiri tidak memberikan solusi hanya memberikan aturan saja,” kata seorang pengamat kebijakan publik.

Honorer itu adalah lapangan pekerjaan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved