Breaking News:

Salam

Honorer; Daerah Butuh Tapi Pusat Keberatan

Gubernur-gubernur seluruh Indonesia meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan menghentikan tenaga honorer pada 2023

Editor: bakri
Kolase Tribun Timur
Ilustrasi honorer dan PNS 

Gubernur-gubernur seluruh Indonesia meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan menghentikan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

"Jadi gubernur se Indonesia memang berharap kebijakan ini ditinjau ulang, karena ini akan berdampak pada kehidupan tenaga honorer yang selama ini menggantungkan hidupnya di pekerjaan ini," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Menurutnya, sikap para gubernur itu sebagai kesepakatan rapat koordinasi yang digelar April 2022 lalu di Bali.

Kala itu dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sesungguhnya, mempertahankan keberadaan honorer bukan hanya aspirasi pemerintah provinsi, tapi juga diinginkan para bupati dan wali kota.

"Kita telah menyerap apa yang menjadi pendapat, keluhan, dan saran dari para tenaga honorer di kabupaten ini.

Dan, sebagai tindak lanjut, kami pun meminta agar pemerintah pusat atau Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bisa mengkaji atau merevisi aturan itu," kata seorang bupati di Pulau Jawa.

Alasan utamanya ada dua.

Pertama tenaga honorer itu masih sangat dibutuhkan.

Dan, kedua, kasihan para hinorer itu kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Tenaga Honor Dilarang Tahun 2023, Dewan Sebut Pengangguran Akan Jadi ‘Bom Waktu’ di Lhokseumawe 

Baca juga: Sebelum Diberhentikan, Pegawai Honor di Aceh Singkil Dilatih Skill

“Sebab, sebagian dari mereka sudah berkeluarga dengan beberapa anak yang harus dibiayai.

” Pusat memang sudah memberi batas waktu hingga 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diundangkan.

Berdasarkan Pasal 96 PP 49/2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Maka, status kepegawaian pada instansi pemerintah hanya dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.

Beberapa waktu lalu Tjahyo Kumolo menjelaskan, “Pada dasarnya pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi tenaga honorer.

Hal itu dituangkan dalam PP Nomor 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan Komisi II, Komisi VIII, serta Komisi X DPR dalam menangani tenaga honorer, terutama Tenaga Honorer Kategori 2 (THK II).

” Akan tetapi, sejumlah pengamat melihat pemerintah perlu menunda penghapusan status tenaga honorer pada 2023.

“Harus ditunda dulu, Pemerintah terlalu berlebih lebihan.

Pemerintah sendiri tidak memberikan solusi hanya memberikan aturan saja,” kata seorang pengamat kebijakan publik.

Honorer itu adalah lapangan pekerjaan.

Sedangkan Pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, hal itulah yang menjadi masalah jika status honorer dihapus.

Makanya, kebijakan menghapus tenaga honorer dinilai tidak tepat dilakukan dalam waktu dekat, karena akan menimbulkan masalah jangka panjang.

Misalnya, pelayanan publik tidak tertangani dengan baik lagi.

“Saya kira kebijakan yang tidak tepat dan ironi.

Menurut saya kebijakan ini sekedar kebijakan tanpa solusi, saya anggap sebagai langkah yang jangka panjangnya akan menimbulkan masalah Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto juga menolak penghapusan honorer karena pemerintah dinilai gagal menjalankan manajemen pemerintahan.

”Penghapusan honorer seperti tertuang dalam surat edaran Menteri PAN RB itu bukan sebuah solusi.

Justru, membumihanguskan honorer atau pegawai non ASN akan memicu persoalan baru.

Apalagi jumlah tenaga honorer saat ini lebih satu juta bahkan ada yang menyebut dua juta orang.

“ Persoalan masih banyaknya tenaga honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah, bukan kesalahan si honorer itu.

Jadi, tidak tepat jika honorer ini dianggap sebagai beban negara.

Nah?!

Baca juga: Tahun Depan Pegawai Honor Dihapus, Ledakan Pengangguran Hantui Aceh Singkil 

Baca juga: DPRK Minta Pemko Banda Aceh Segera Bayar Honor Tenaga Kontrak 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved