Breaking News:

Berita Politik

Calon Independen Bakal Dihapus dari UUPA, 54 Pasal Perlu Dilakukan Penguatan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) sedang dalam proses revisi dan saat ini sedang dalam proses penyusun daftar DIM

Editor: bakri

Di antaranya yang perlu dilakukan penguatan adalah pasal terkait dana otonomi khusus (otsus) dan pasal terkait dengan pertanahan.

Juga pasal-pasal terkait kewenangan absolut Pemerintah Pusat di Aceh, serta pasal yang mengatur tentang perlunya pertimbangan Pemerintah Aceh dalam penerapan undang-undang nasional yang terkait Aceh.

Baca juga: Disorot Haji Uma Langgar UUPA, Mahkamah Agung RI Tunda SK Pengangkatan Wakil Ketua MS Aceh

“Jadi ke depan, dalam DIM yang kita buat, tidak lagi pertimbangan, tetapi persetujuan Pemerintah Aceh,” sebut Al-Farlaky.

DIM itu sendiri, ia sebutkan disusun oleh satu tim kecil yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan juga beberapa perwakilan dari DPRA.

DIM tersebut direncakanakan akan diserahkan kepada pimpinan DPRA, ketua komisi dan ketua fraksi pada Kamis (1/9/2022) besok.

“Setelah itu kita akan duduk kembali membahas DIM tersebut, baru kemudian kita serahkan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI, karena mereka nanti yang akan menyeleksi,” jelasnya.

Iskandar menjelaskan, dalam melakukan revisi UUPA ini, DPRA tidak menyiapkan draft, tetapi hanya menyiapkan DIM.

Pusat yang selanjutnya menyiapkan draft revisi UUPA.

Pihaknya berharap revisi UUPA ini bisa masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2023-2024, sehingga ditargetkan bisa disahkan pada tahun 2024.

DPRA dia katakan akan mengawal agar revisi UUPA sesuai dengan DIM yang telah disusun, serta mengawal revisi agar selesai sesuai target.

Pihaknya juga berharap Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI ikut serta mengadvokasi revisi UUPA ini.

“Kita semua harus kompak, karena ini demi Aceh, demi anak cucu kita.

Belum semua mimpi Aceh terwujud.

Karena itu, kita berharap mimpi ini bisa kita gapai bersama, dengan menjaga persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Aceh dalam bingkai NKRI,” tutup Iskandar Usman Al-Farlaky. (mas)

Baca juga: Kapolres Lhokseumawe Terima UUPA dari KPA dan PA Kuta Pase

Baca juga: Pemuda Minta Semua Pihak di Aceh Kawal Implementasi UUPA, Hasil Rekomendasi Diskusi ARD

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved