Sekda Itu Juga Jadi Jembatan Harmonisasi

Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Aceh mengangkat Bustami Hamzah SE Msi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh menggantikan Dokter Taqwallah Mkes yang sudah menduduki jabatan itu sejak 1 Agustus 2019.

Sepanjang sejarah provinsi ini, Asnawi Hasjmy adalah Sekda Aceh yang paling melegenda.

Dia bukan hanya dipatuhi para staf dan pegawainya, tapi juga disegani oleh kalangan legislatif dan lainnya.

Bahkan, Gubernur Ibrahim dan Wagub HT Djohan pada masanya, sangat menghormati dan mempercayai Asnawi Hasjmy yang disiplin, tegas, dan sangat memahami peraturan.

Menurut aturan, sekretaris daerah tugas utamanya adalah membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Kelihatannya memang sangat sederhana.

Namun, dalam prakteknya, sekda tak hanya mengemban tugas sesederhana itu.

Tapi, “wilayah” kerjanya terkadang menjadi lebih luas dan rumit.

Di Aceh, persoalan paling mengemuka tiap tahun adalah terjadinya disharmoni antara gubernur dan wakil gubernur, serta ribut-ribut antara eksekutif dan legislatif.

Baca juga: Pj Gubernur Lantik Bustami Jadi Sekda Aceh

Baca juga: "Tuloongg - GISA - BEREH", Pesan Perpisahan Mantan Sekda Taqwallah ke Pejabat Aceh

Gara-garanya, sering dalam menyusun personalia organisasi sekretariat daerah (menempatkan orang-orang sebagai kepala dinas dan badan) serta terkait dengan penyusunan formula APBA.

Sudah menjadi rahasia umum, gubernur dan wagub biasanya memiliki jagoannya sendiri-sendiri untuk kepala dinas ini dan itu.

Dan, bukan rahasia juga, oknum legislatif dan parpol juga punya titipan untuk jabatan-jabatan tertentu.

Ketika jagoan masing-masing tak terakomodir, maka muncullah suasana yang tak harmonis secara diam-diam.

Demikian juga dalam menentukan formula anggaran dan proyek, gubernur, wagub, serta DPRA memiliki usulan sendiri.

Dan, ketika tak terakomodir, misalnya dana aspirasi, maka terjadilah “keributan”.

Dan, sekali lagi ini bukan rahasia, meskipun eksekutif dan legislatif tak pernah mengakuinya.

Di sinilah, peran Sekda menjadi tak sekadar seperti ditugaskan undang-undang, tapi harus lebih dari itu.

Sekda harus mampu berperan menjadi jembatan harmonisasi di internal eksekutif juga jembatan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif serta pihak-pihak lainnya, seperti Forkopimda, Wali Nanggroe, Ulama, Partai Politik, dan tokoh masyarakat.

Begitu juga ke Pusat, sekda memiliki peran sangat penting untuk menjaga hubungan baik terutama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Dilantik jadi Sekda Aceh, Pj Gubernur Minta Bustami Bangun Komunikasi dengan Berbagai Stakeholder

Dan, kita percaya Bustami Hamzah yang selama ini kita kenal memliki hubungan baik dengan pejabat Pusat serta kalangan DPRA, akan mampu menjalankan tugasnya secara baik.

Dan, yang paling penting ia harus menjadi jembatan harmonisasi di internal dan eksternal.

Secara internal, tugasnya agak lebih berat karena saat ini Aceh tidak punya wakil gubernur.

Jadi, sebagian tugas wagub akan dihandle oleh sekda.

Selamat bertugas Pak Bus, semoga amanah.

Nah?!

Baca juga: Jelang Pelantikan Sebagai Sekda Aceh, Bustami Ikut Gladi dan Salami Para Pejabat di Anjong Mon Mata

Baca juga: Beredar Surat Bustami SE MSi Diangkat Sebagai Sekda Aceh, Ini Penjelasan Pemerintah Aceh