Breaking News:

Opini

Pro Kontra Hukuman Kebiri

Pandangan yang kontra, terhadap kebiri kimia selain dari pihak agamawan, juga berdasarkan perspektif HAM

Editor: bakri
Pro Kontra Hukuman Kebiri
IST
Dr YUNI ROSLAILI MA, Dosen Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Hal ini dikarenakan pada beberapa kasus, setelah pelaku dihukum dengan hukuman cambuk, pelaku bebas dan pulang kembali ke rumahnya, dan korban merasa ketakutan karena bertemu dan bahkan kembali satu rumah dengan pelaku.

Usulan lain yang muncul adalah wacana pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual di Aceh.

Baca juga: Hukuman Kebiri Masuk Draf Revisi Qanun Jinayat

Mengingat semakin maraknya kasus pelecehan seksual di Aceh terutama dengan anak sebagai korban dan sangat memprihatinkan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), menyebutkan, sejak 2016 hingga 2019 terdapat 231 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan 1.

290 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh (Harian Serambi, 2 September 2022).

Ketua komisi I DPRA Aceh menyatakan bahwa hukuman kebiri nantinya diterapkan untuk predator yang sudah berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Hal ini sama seperti isi materi yang terdapat di dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang hukuman kebiri kimia.

Diharapkan nantinya qanun jinayah setelah direvisi menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keadilan sekaligus untuk melindungi korban,” demikian kata Ketua Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky kepada harian Serambi, Jumat (2/9/2022).

Pertanyaannya, benarkah Qanun Jinayah tidak kuat dan lemah? Menurut kami pendapat ini kurang tepat dan keliru.

Sebagai dosen pengasuh mata kuliah Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah kami telah menelaahnya dan membandingkannya dengan UU Perlindungan Anak.

Masingmasing ada titik kekuatan dan titik kelemahannya sendiri, baik dari sisi punishment maupun kategorisasi.

Namun apakah Qanun Jinayah terbuka terhadap revisi? Jawabannya tentu.

Sebab jangankan qanun yang notabene sebagai produk manusia, bahkan Alquran sendiri selama proses turunnya selama kurang lebih 23 tahun, telah mengalami proses takhsis (mengkhususkan) dari ayat yang sifatnya umum (‘am), bayan terhadap ayat yang mujmal, memberi taqyid terhadap yang muthlaq bahkan proses nasakh dan mansukh (penghapusan ayat) baik secara makna maupun teksnya.

Terhadap usulan untuk menggunakan Undang- Undang Perlindungan Anak (Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014) untuk kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh, dan ingin mengesampingkan Qanun Jinayah, sebenarnya pemikiran- pemikiran seperti inilah yang perlu direvisi.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved