Breaking News:

Kupi Beungoh

Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Era Otonomi

Hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru dalam draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mendapat sorotan dari sejumlah pihak

Dok Pribadi
Khairil Miswar 

Alhasil, hampir setiap tahun terjadi penambahan jumlah guru honorer yang kemudian berdampak pada terjadinya “konflik” di sekolah, di mana jam mengajar yang seharusnya diisi oleh guru- guru honorer yang sudah lama mengabdi justru diambil alih oleh guru honorer yang masuk kemudian.

Dalam kondisi ini kepala sekolah tidak dapat berbuat banyak karena adanya potensi “tekanan struktural” dari oknum pemangku kebijakan.

Guru di Era Otonomi
Selain terjadinya pembengkakan jumlah guru honorer akibat kebijakan oknum pemerintah daerah, era otonomi juga melahirkan problem lainnya bagi para guru.

Di antara problem dimaksud adalah adanya kesenjangan pendapatan guru antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Di sejumlah kabupaten/ kota, selain mendapatkan gaji dan TPG, guru PNS juga diberikan tunjangan lainnya yang bersumber dari APBD, sementara di daerah lainnya para guru justru tidak mendapatkan tunjangan dari daerah.

Kondisi ini tentunya akan berdampak pada munculnya kesenjangan antara guru di satu daerah dengan guru di daerah lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, kesenjangan dimaksud nantinya juga akan berdampak pada terjadinya perbedaan kinerja dari para guru.

Selain itu, adanya disparitas antara PNS Pemda dan PNS Kementerian juga menyebabkan kesenjangan lainnya, di mana PNS Pemda sangat tergantung pada kebijakan Pemda, sementara PNS Kementerian (pusat) hingga saat ini sudah merasa terpuaskan dengan kebijakan pusat.

Dalam konteks ini penerimaan insentif oleh PNS pusat telah memicu kecemburuan dari PNS daerah sehingga muncul anggapan bahwa PNS pusat lebih sejahtera dibanding PNS daerah.

Menyikapi kondisi tersebut RUU Sisdikdas semestinya juga mengatur persoalan ini agar kesejahteraan guru bisa benar-benar tercapai secara menyeluruh dan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok guru akibat adanya ketimpangan kebijakan.

Tegasnya, RUU Sisdiknas harus mampu menjadi solusi untuk mengatasi segala problem yang dihadapi guru di era otonomi (*)

Bireuen, 29 September 2022

*) Penulis ini saat ini mengabdi sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah rendah di perkampungan.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggungjawab penulis.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved