Aceh dan Ideologi Peng Grik

Oleh: T. Murdani*)

AKHIR-akhir ini atau tepatnya setelah pelantikan Pejabat Gubernur Aceh, jagad dunia maya atau media sosial di Aceh relatif lesu atau mungkin juga lumayan tenang dan relatif aman.

Nyaris tidak ada status-status yang bernada protes, nyeleneh, ataupun meunyet-nyet terhadap kebijakan, maupun sosok para pimpinan tertinggi di Provinsi Serambi Mekah yang mulia ini.

Kondisi ini membuat saya bertanya-tanya, mungkinkah marwah Bumi Iskandar Muda telah kembali, di mana rakyat sudah mencintai para umara?

Atau jangan-jangan para umara yang sedang diayun di dalam angin sepoi-sepoi.

Namun, apapun itu kita patut bersyukur karena dalam sebuah upaya pembangunan dibutuhkan kondisi aman, nyaman dan tentram.

Tidak ada berita dan haba meu-nyet-nyet yang bikin naik darah.

Baca juga: Pungoe Bui dan Bui Pungoe

Tidak ada juga berita-berita heboh seperti klaim telah mampu mengambil alih pengeboran migas atau para investor akan berinvestasi dengan jumlah fantastis di salah satu pulau di Aceh.

Namun, dari sudut pandang pengembangan masyarakat kondisi ini kurang lazim, karena jarang sekali terjadi perubahan kondisi yang mendadak seperti ini.

Semua kondisi dalam pembangunan butuh proses dan setingan, kecuali force of major seperti pembangunan Aceh pascatsunami.

Kondisi tersebut di luar kendali karena semua kekuatan bersatu untuk membangun situasi yang rusaknya juga mendadak.

Mencermati situasi ini sedikitnya menumbulkan tiga pertanyaan mendasar.

Pertama apakah Aceh sedang dalam force of major khususnya dari sudut administrasi dan birokrasi?

Sehingga mulai dari anggota parlemen sampai para pengkritik yang sangat nyaring bersuara ketika Nova Iriansyah berkuasa, hari ini terdiam tanpa bersuara.

Baca juga: AirAsia Terbang Ke Aceh, Momentum Bangkitnya Pariwisata dan Ekonomi

Atau mereka sudah sangat nyaman dibandingkan dengan kondisi sebelumnya?