Breaking News:

Salam

Proyek Pengadaan Perlu Pengawasan yang Ketat

Robohnya bangunan rumah Sakit Regional di Tanah Gayo harus menjadi pelajaran bagi panitia lelang dalam menentukan mitra atau pelaksana proyek

Editor: bakri
For Serambinews.com
Muhammad MTA 

Pemerintah Aceh sudah mengumumkan tender/seleksi 655 paket kegiatan dengan nilai total lebih dari Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023.

Pengumuman tender yang dimulai sejak Rabu (30/11/2022) itu menindaklanjuti perintah Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dengan Surat Edaran (SE) Nomor: 602/15148 tanggal 19 September 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh pada Kegiatan APBA Tahun 2023.

Menurut Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, paket kegiatan yang diumumkan tersebut antara lain berupa konstruksi 394 paket dengan nilai Rp 901 miliar, pengadaan barang 83 paket senilai Rp 67 miliar, jasa konsultansi 149 paket senilai Rp 60 miliar, dan jasa lainnya sebanyak 29 paket dengan nilai Rp 38 miliar.

Terkait dengan pengumuman lelang proyek atau kegiatan dari APBA 2023, kita ingin menyampaikan dua hal.

Pertama, kasus robohnya bangunan rumah Sakit Regional di Tanah Gayo harus menjadi pelajaran bagi panitia lelang dalam menentukan mitra atau pelaksana proyek- proyek konstruksi.

Robohnya bangunan baru yang belum dioperasionalkan itu memunculkan dugaan ada kesalahan teknis yang mungkin disengaja sekaligus mengindikasikan pelaksana proyeknya tidak profesional.

Kedua, dalam beberapa tahun terakhir sudah terbongkar bagitu banyak kasus korupsi dalam kegiatan atau proyek pengadaan barang dan jasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, dalam pengadaan barang dan jasa itu, banyak paket yang dilelang sudah ada yang punya atau dikondisikan.

Bagi bagi paket pekerjaan ini juga diintervensi oleh dinas atau pokja.

Satu penelitian lainnya menyebutkan, penyelewengan sangat sering terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Indonesia mulai dari pusat hingga ke kabupaten/kota.

Bentuk-bentuk penyelewengan di antaranya; kontrak tidak sesuai ketentuan, proses tender tidak benar, penggelembungan harga dengan besaran tidak masuk akal, pejabat pembuat komitmen nakal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia.

Padahal, 30 hingga 45 persen anggaran pemerintah dihabiskan untuk pengadaan barang dan jasa.

Namun, anggaran yang semestinya bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan lainnya, justru terkuras di dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang kemudian diselewengkan.

Baca juga: Anggota DPRK Aceh Singkil Soroti Batalnya Tender Jembatan Handel

Baca juga: Pemkab Pidie Tender Proyek PORA Rp 9 M, Tantawi: Dikebut Siang Malam

Itulah yang harus menjadi perhatian kita semua, mengingat hingga kini masih ada pihak pihak yang memiliki paradigma berpikir hanya untuk mencari keuntungan pribadi, dan mengenyampingkan kepentingan publik.

Ini terbukti dengan 80 persen kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Padahal, kita tahu pengadaan barang/jasa secara elektronik antara lain diharapkan meningkatkan transparansi, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melihat kenyataan belakangan ini, harapan itu sepertinya menjadi ironi.

Namun demikian, bagi Aceh dengan proses tender yang berlangsung lebih cepat kali ini, kita harapkan dapat meningkatkan kualitas proyek dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal.

Nah?!

Baca juga: PUPR Akan Tender Proyek Jembatan Jumpoih Adan

Baca juga: Dewan Minta Wali Kota Banda Aceh Hentikan Sementara Tender Proyek Untuk Selesaikan Tunggakan Utang

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved