Breaking News:

Berita Jakarta

Tahun Depan Aceh Terima Rp 46,9 T dari Pusat, DIPA Rp 17,2 Triliun dan TKDD Rp 29,7 Triliun

Dana TKDD dan DIPA Aceh tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diterima secara daring oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki

Editor: bakri
IST
Presiden Joko Widodo 

JAKARTA - Untuk tahun depan, Aceh menerima dana sebesar Rp 46,9 triliun dari Pemerintah Pusat.

Jumlah itu meliputi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 29,7 triliun yang tersebar di 23 kabupaten/kota dan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Aceh Rp 17,2 triliun yang tersebar pada instansi vertikal yang ada di Aceh.

Dana TKDD dan DIPA Aceh tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan diterima secara daring oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, di Jakarta, pada Kamis, (1/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur didampingi Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T Robby Irza.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan.

Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar Presiden.

Kepala Negara menambahkan, APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.

Untuk itu, ujar Presiden, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal.

Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Baca juga: DJPb Aceh dan Gubernur Aceh Serahkan DIPA dan TKDD Senilai Rp 46,3 Triliun

Baca juga: Aceh Barat Terima DIPA dan TKDD Melalui Virtual

“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved