Pimpinan Dayah Berkumpul di Pendopo Bupati Pidie

Sebab, ada penundaan diharamkan.

Seperti penundaan tanpa disertai izin dan persetujuan ahli waris.

Selain itu, penundaan dengan tujuan menghalangi sebagian ahli waris untuk memperoleh haknya dan penundaan dengan tujuan menguasai harta warisan secara sepihak dengan cara perlahan-lahan.

Penundaan yang diharamkan, termasuk katagori menzalimi hak orang lain, dengan cara memakan harta orang lain secara bathil.

Apalagi jika ahli waris merupakan anak yatim.

"Untuk rekomendasi hasil muzakarah belum kita putuskan, mungkin hari ini kita akan mengambil hasil rekomendasi muzakarah ulama," pungkasnya.

Berkat Doa Ulama

Baca juga: Lima Ulama Ternama Dijadwalkan Isi Muzakarah Ulama di Aceh Utara 

Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, kepada Serambi, kemarin, menyebutkan, pelaksanaan muzakarah ulama di Pendopo Bupati yang kesannya dinilai dilakukan secara berlebihan.

Bahwa, pelaksaannya seperti nuansa santri.

" Perlu diketahui semua yang terjadi itu berkat doa-doa ulama.

Untuk itu, peran ulama itu harus terus mendampingi setiap kebijakan Pemkab Pidie," ujarnya.

Dengan begitu, kata Wahyudi Adisiswanto, Pemkab Pidie akan menjadi kuat dengan adanya dukungan penuh para ulama.

Persoalan yang masih melingkari pemerintah yang masih banyak, tapi justru persoalan itu tidak terasa dengan iringan doa-doa alim ulama.

" Seperti ajang PORA yang murupakan hajatan akbar yang awalnya kita minta diundurkan Juni 2023, ternyata pada Desember 2022 sesuai jadwal.

Sehingga kita pada kondisi waktu minimal dengan hasil maksimal.

Namun, kenyataannya banyak kemajuan kita berada di depan daripada 23 kabupaten/kota.

Itu ridha dan doa ulama," ujarnya.(naz)

Baca juga: Ini 10 Rekomendasi Hasil Muzakarah Ulama di Lhokseumawe

Baca juga: Ini Hasil Muzakarah Ulama di Aceh Utara