Sulit, Mencegah Kampanye Hitam

Jokowi berharap Bawaslu memiliki sistem mitigasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan.

Misalnya, masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap menjadi alat untuk menuding adanya kecurangan.

Tudingan tersebut bisa saja memengaruhi kepercayaan masyarakat.

”Padahal, yang namanya data ini, kita ini paling lemah.

Karena memang geografis kita, rentangnya sangat panjang dan beragam,” ujarnya.

Salah satu faktor kerawanan pemilu adalah politik identitas dan hoaks yang kerap ditumbuhsuburkan melalui media sosial.

Politik identitas bisa memecah belah bangsa.

Karena itu, tekat Bawaslu mengawasi medsos secara ketat adalah langkah yang tepat.

Sebab, media sosial kerap menjadi awal mula kekisruhan.

’’Di dunia nyata tidak ada apa-apa.

Dari mana kok ribut isunya. Medsos pasti,” kata Jokowi.

Sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa kampanye hitam yang dilakukan melalui konten-konten hoaks di medsos bahkan kemudian tak jarang dikonsumsi media mainstream adalah sasuatu yang sangat sulit dicegah.

Sebelum ada media sosial, dulu kampanye hitam ini antara dilakukan melalui surat kaleng yang terkadang secara terselubung menggunakan media massa untuk “menyosialisasikan”-nya.

Di zaman sekarang kampanye hitam itu ditiup melalui medsos yang dilakukan oleh orang-orang sudah sangat ahli.

Sehingga masyarakat akan sulit membedakan mana yang hoaks dan mana pula yang benar.

Meski demikian, demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, kita berharap Bawaslu bisa mencegah kampanye hitam di media sosial.

Nah?!

Baca juga: Partai Ummat Bawa Bukti 16 Flashdisk, Laporkan KPU ke Bawaslu

Baca juga: Tak Lolos Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Gugat KPU ke Bawaslu, Bawa 57 Alat Bukti