Sulit, Mencegah Kampanye Hitam

Setiap menjelang pemilihan umum, media sosial selalu dimanfaatkan sebagai sarana untuk melancarkan kampanye hitam (black campaign).

Karenanya, pengawasan medsos menjadi salah satu fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Harus diingat pula bahwa kampamye hitam ini sangat sulit dicegah, terutama karena dilakukan secara terencana oleh orang-orang pintar dengan menggunakan buzzer.

Untuk itu, Bawaslu harus bekerja ekstra dalam menjalankan tugasnya agar tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai ini bisa berjalan secara fair.

Paling tidak, media sosial tidak dikotori oleh berbagai kabar palsu yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sudah berjanji mengawasi secara ekstra ketat aktivitas di medsos yang terkait dengan Pemilu 2024.

Ini antara lain bertujuan menurunkan ketegangan yang biasa terjadi selama tahapan-tahapan pemilu berlangsung.

”Kami ingin membuat program pengawasan media sosial.

Kami harapkan itu menjadi program yang terpenting ke depan.

” Hal-hal yang dipantau adalah konten-konten yang bisa memicu ketegangan politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

Kamudian, Bawaslu memantau hoaks terkait pemilu dan black campaign di media sosial.

Baca juga: 8 Pesan Jokowi untuk Bawaslu: Antisipasi Pelanggaran Pemilu hingga Buat Aturan yang Jelas

Baca juga: Jokowi Ingatkan Bawaslu dan KPU: Hati-hati, Jangan Sampai Jadi Badan Pembuat Waswas Pemilu

Presiden Joko Widodo juga sudah menekankan bahwa Bawaslu memiliki tugas yang tidak ringan.

Sebab, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama.

’’Pilkada dan Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar, terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin di dunia,” ujarnya.

Menurut Presiden, kualitas pemilu merupakan fondasi politik dalam bernegara dan pemerintahan.

Jokowi berharap Bawaslu memiliki sistem mitigasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan.

Misalnya, masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap menjadi alat untuk menuding adanya kecurangan.

Tudingan tersebut bisa saja memengaruhi kepercayaan masyarakat.

”Padahal, yang namanya data ini, kita ini paling lemah.

Karena memang geografis kita, rentangnya sangat panjang dan beragam,” ujarnya.

Salah satu faktor kerawanan pemilu adalah politik identitas dan hoaks yang kerap ditumbuhsuburkan melalui media sosial.

Politik identitas bisa memecah belah bangsa.

Karena itu, tekat Bawaslu mengawasi medsos secara ketat adalah langkah yang tepat.

Sebab, media sosial kerap menjadi awal mula kekisruhan.

’’Di dunia nyata tidak ada apa-apa.

Dari mana kok ribut isunya. Medsos pasti,” kata Jokowi.

Sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa kampanye hitam yang dilakukan melalui konten-konten hoaks di medsos bahkan kemudian tak jarang dikonsumsi media mainstream adalah sasuatu yang sangat sulit dicegah.

Sebelum ada media sosial, dulu kampanye hitam ini antara dilakukan melalui surat kaleng yang terkadang secara terselubung menggunakan media massa untuk “menyosialisasikan”-nya.

Di zaman sekarang kampanye hitam itu ditiup melalui medsos yang dilakukan oleh orang-orang sudah sangat ahli.

Sehingga masyarakat akan sulit membedakan mana yang hoaks dan mana pula yang benar.

Meski demikian, demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, kita berharap Bawaslu bisa mencegah kampanye hitam di media sosial.

Nah?!

Baca juga: Partai Ummat Bawa Bukti 16 Flashdisk, Laporkan KPU ke Bawaslu

Baca juga: Tak Lolos Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Gugat KPU ke Bawaslu, Bawa 57 Alat Bukti