Aceh dan Kepemimpinan Militer XVI - Daud Beureueh: Medan Area, Pembentukan TNI, dan Daerah Modal

Berbagai ketentuan itulah yang mendapat kritikan dan bahkan nyaris menjadi perlawanan ketika hal itu diberitahukan kepada mereka yang telah berjuang secara swakarsa.

Banyak pihak yang merasa dirinya berjasa kepada Republik tak mau bergabung dengan TNI, dan ingin berlanjut dalam kesatuannya.

Alasannya sederhana, revolusi belum selesai, dan banyak anggota TNI yang merupakan bekas tentara KNIL Hindia Belanda.

Di lapangan timbul sejumlah ketegangan antara TRI dengan beberapa lasykar rakyat itu.

Keadaan menjadi semakin tegang ketika dua Komandan TRI dan pasukannya, pada kesempatan yang berbeda, nyaris menyerang Divisi Rencong.

Kepemimpinan Beureueh benar-benar diuji ketika itu. Berkat kesabarannya, Beureueh mampu meyakinkan para anggota ketiga divisi itu dan laskar rakyat lainnya untuk dibubarkan, dan dileburkan ke dalam TNI.

Seluruh senjata yang dimilki oleh tentara “non pemerintah” itu diserahkan kepada TNI.

Hanya sebagian kecil para pejuang itu yang dimasukkan ke dalam TNI.

Sedangkan mayoritas anggota lainnya kembali ke masyarakat secara ikhlas tanpa permintaan atau layanan apapun.

Seluruh personil yang bergabung dalam TNI di Aceh pada Juni 1948 disatukan dalam sebuah divisi yang diberi nama Divisi X

Baca juga: Sejumlah Kapolres Dimutasi, Kombes Irwan Fahmi Ramli Jabat Kapolresta Banda Aceh

Masa kepemimpinan Beureueh sebagai Gubenur Militer juga berasosiasi dengan kontribusi ikhlas rakyat Aceh yang membuat bayi Republik yang baru lahir tidak sempat cacat, apalagi meninggal dengan sekarat.

Dari berbagai realitas yang ada, seolah-olah kontribusi materi Aceh untuk Republik pada masa-masa sulit seringkali hanya disebut dengan pesawat Dakota yang menjadi “kenderaan” perang diplomasi Republik dengan Belanda.

Asal muasal RI-001 Seulawah itu sebenarnya sebuah spontanitas pengusaha Aceh ketika bertemu dengan Sukarno.

Dalam pertemuan di Hotel Aceh pada 16 Juni 1948 Sukarno yang ditemani oleh Gubernur Militer, Daud Beureueh melemparkan ide sekaligus permintaan tentang pesawat udara untuk bayi Republik.

Ucapan itu segera direspons oleh anggota GASIDA-Gabungan saudagar Indonesia Daerah Aceh.

Adalah Muhamad Juned Yusuf sendiri dan kawan-kawan GASIDAnya berangkat ke Singapura untuk menyerahkan emas dan uang yang dikumpulkan di Aceh kepada Wiweko, opsir AURI yang ditugaskan di Singapura oleh pemerintah.

3 bulan kemudian RI-001 itu mengudara, dan yang terjadi kemudian adalah sejarah.

Hal lain yang yang juga tidak kurang penting dari konektivitas udara, adalah konektivitas informasi.

Ketika RRI Yogyakarta dibungkamkan dengan kedatangan Belanda, hanya RRI Banda Aceh yang tersisa.

Keberadaan Republik yang seolah sudah ditutup oleh kembalinya Belanda secara de facto, tidak membuat Indonesia hilang.

Aceh tidak hanya bebas dari pendudukan Belanda, namun rakyat dan saudagarnya mampu menembus blokade Belanda di Selat Malaka untuk kegiatan perdagangan.

Perang informasi pada saat itu tidak berimbang, karena Belanda membuat propaganda besar-besaran melalui RRI Medan dan Jakarta.

Baca juga: Kisah-Kisah Menakjubkan saat Tsunami Aceh 2004, Diselamatkan Ular hingga Bantuan Boat dari Buaya

Adalah Mayor Jhon Lie yang menembus blokade Belanda itu dengan membawa pemancar radio tambahan RRI yang dibeli dari Pulau Penang, Malaysia.

Atas arahan Beureueh, radio itu dipindahkan berkali-kali untuk menghindari serangan dan sabotage Belanda.

Krueng Simpo, Bireuen; Cot Goh, Aceh Besar, dan kemudian dipindahkan lagi ke km 62 jalan Takengon, Rimba Raya., adalah tempat-tempat dimana radio itu pernah ditempatkan.

Catatan sejarah radio perjuangan itu kemudian dikenal dengan Radio Rimba Raya.

Keberhasilan menembus blokade Belanda adalah sumber pemasukan senjata, dan berbagai perbekalan untuk perjuangan.

Di atas segala itu penembusan blokade laut itu, ada kegiatan perdagangan yang menyertainya yang kemudian menjadi mesin uang untuk pengusaha, rakyat, dan yang paling penting adalah untuk bayi Republik.

Ketika Sukarno dan Hatta menjadi tawanan Belanda, dan pemerintahan RI -PDRI yang dipusatkan di Bukit Tinggi, sebagian besar biaya perjuangan dikirimkan dari Aceh.

Tidak kurang dari 20.000.000 ringgit Malaysia dikirim oleh pemerintah Aceh dari penjualan obligasi untuk rakyat , dan berbagai donasi dari pengusaha.

Seluruh dana itu diterima oleh Utoyo Ramelan di Singapura, dan Dr. Sudarsono di India.

Uang itu kemudian dibelanjakan antara lain untuk pembiayaan PDRI, staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Uang itu juga digunakan untuk diplomasi keliling dunia H. Agus Salim, pembiayaan Dr.Sudarsono dan LN Pallar di PBB, New York AS, biaya Perwakilan RI di Singapore dan Pulau Penang.

Baca juga: Aceh dan Kepemimpinan Militer (XV) - Daud Beureueh: Ulama, Mayor Jenderal, dan Gubernur Militer

Ketika Sukarno berkunjung ke Aceh, pada Juni 1948 dalam pidatonya di lapangan Blang Asan di Sigli, Pidie, ia menabalkan Aceh sebagai daerah modal yang kemudian dilanjutkan lagi dalam pidatonya pada bulan yang sama di Markas Divisi 10 di Bireuen.

Ia menyadari realitas dan ia mengungkapkannya secara terbuka tentang keberadaan, kesetiaan, dan kesiapan Aceh untuk kehadiran dan keberlanjutan negara baru, Indonesia.

Beberapa hari sebelumnya, pada Juni 1948 ketika ia tiba di Banda Aceh dan berpidato di Pendopo Kerisidenan Aceh, ia meminta bantuan “Kakak”-panggilan akrab Sukarno untuk Daud Beureueh, sebagai Gubernur Militer pada masa itu untuk menggerakkan rakyat Aceh berperang mempertahankan kemerdekaan dan melawan Belanda.

Ada pengakuan dan fakta disitu Beureueh adalah aktor utama dalam pengakuan status Aceh sebagai Daerah Modal dari Presiden Sukarno.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI