Anggota DPD RI Kunker ke Kejati Aceh, Tindak Lanjut Temuan BPK

"Dan ini diakui oleh Pak Kajati tadi belum terjadi. Jadi kita dorong ditingkat pusat untuk membuat juknis ini. Sehingga komunikasi yang baik dan berkualitas terjadi antara auditor dan APH," jelasnya.

"BPK sendiri produk hukumnya itu rekomendasi, dan ada sifatnya kerugian negara yang berindikasi pidana itu tugasnya APH," sambungnya.

Menurutnya, jika MoU itu berjalan, apa indikasi yang ditemukan oleh BPK dapat diterima langsung oleh Kejaksaan maupun APH lainnya.

"Ini sangat penting. Kita bukan ingin banyak orang berkasus. Tapi kita ingin pemerintahan itu bersih," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bachtiar SH MH mengatakan, kehadiran kunker DPD RI tindak lanjut audit BPK RI.

Dia mengatakan, yang menjadi permasalahan Kejati Aceh dalam rangka penghitungan kerugian negara kedepannya.

Kehadiran BPD RI diharapkan percepatan penyelesaian dan sebagainya.

"Dan banyak diskusi kita berkonsultasi dan menjadi awal yang baik dan kedepannya dapat saling berkolaborasi untuk membangun Aceh," pungkasnya. (*)

Baca juga: VIDEO Haji Uma Sambangi Kantor BPK Perwakilan Aceh, Bahas Soal Realisasi Kinerja Anggaran