Esensi Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan

Walaupun demikian, dewasa ini proses partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah semakin baik.

Misalnya dengan mekanisme Musrenbang, hearing di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan lain sebagainya serta pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme swadaya masyarakat, tender terbuka dan lain-lain.

Namun dalam pengawasan pembangunan masyarakat belum banyak dilibatkan. Padahal agar pembangunan itu dapat berjalan optimal, hendaknya partisipasi masyarakat tidak hanya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan saja tetapi juga dalam proses pengawasan hasil-hasil pembangunan.

Hal ini sesuai dengan tuntutan demokrasi dan reformasi di berbagai bidang, dimana proses demokratisasi itu pada suatu saat akan mendorong terbentuknya suatu tatanan masyarakat madani yang di dalamnya memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik.

Namun demikian perencanaan dengan pendekatan partisipatif sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan.

Sebelumnya perlu diketahui mengapa masyarakat begitu esensial dalam proses penentu keputusan publik itu sendiri.

Hal ini sebenarnya sangat terkait erat dengan posisi Negara dan masyarakat dalam kelangsungan unsur-unsur publik yang akhirnya juga terkait dengan kelangsungan Negara berikut tatanan bermasyarakat yang ada di dalamnya.

Masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistem kehidupan dalam suatu Negara sering kali terbentur ketika berhadapan dengan pemerintah yang dianggap sebagai perwujudan Negara itu sendiri.

Negara dalam hal ini pemerintah, dengan legitimasi berikut dengan sistem birokrasi yang dimilikinya sering kali menjadi penerjemah dominan dalam proses pembangunan.

Artinya segala bentuk perkembangan dalam tatanan masyarakat di negara tersebut sepenuhnya tergantung pada kebijakan negara atau pemerintah.

Akibatnya sering kali terjadi suatu proses pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran atau tidak mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan kolaboratif

Namun dipahami juga bahwa dalam suatu sistem publik kepentingan yang berkembang akan sangat beragam. Keberagaman kepentingan ini pada akhirnya akan melahirkan sistem nilai yang beragam pula.

Oleh karenanya satu sudut pandang atau satu sistem nilai saja yang digunakan untuk menerjemahkan kepentingan publik tidak akan cukup untuk menjawab persoalan publik yang berkembang.

Atas dasar tersebutlah mengapa sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara dimana masyarakat juga berada di dalamnya.