Irwandi: Saya Hanya Diperiksa 2 Jam, KPK Verifikasi Keterangan terkait Ayah Merin

Seperti diketahui, Humam Hamid, Sabtu (18/2/2023), mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan meminta KPK menghentikan kasus Ayah Merin.

Humam menilai penanganan kasus gratifikasi yang melibatkan Ayah Merin tidak seharusnya dilihat dari perspektif hukum semata, tapi harus juga dilihat dari perspektif sosial, karena saat itu Aceh dalam masa transisi pascadamai, yaitu dari perang ke damai.

"Kasus itu harus dilihat dalam perspektif transisi. Dari ekonomi perang ke ekonomi damai yang belum jelas benar bagaimana bentuk kesejahteraan kepada eks kombatan, anak yatim, janda konflik saat itu," kata Humam.

Dia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya tersebut tidak dalam rangka membela Ayah Merin, apalagi mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Sebagai sosiolog, ia hanya melihat dari sisi pemerintah pusat memperlakukan Aceh.

"Jadi menurut saya, sebaiknya (kasus) ini dihentikan. Ini sosiologis, saya tidak bicara hukum. Dan kadang-kadang sosiologis ini lebih penting daripada hukum. Saya juga tahu Izil bukan manusia hebat dan baik sekali. Tetapi ia punya tanggung jawab. Itu yang saya hormati," ungkap Humam.

Baca juga: Sosiolog: Ada Upaya Permalukan Aceh dalam Kasus Ayah Merin yang Ditangkap KPK

Ia menjelaskan dalam konteks penanganan kasus, Presiden Jokowi dan KPK tidak ada kaitan.

Akan tetapi, publik Aceh akan memiliki dua memori berbeda terhadap pemerintah pusat dalam menjaga harkat dan martabat Aceh.

"Pada masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dia berusaha sekuat tenagauntuk mendamaikan Aceh. Pada masa Pak Jokowi, walaupun ini korupsi disebut atau apapun namanya, ini adalah mempermalukan Aceh," tegas Humam.

"Apa yang disampaikan Humam itu benar. Sebab setelah damai, kombatan-kombatan tidak ada dana hidup, sama siapa minta. Kebetulan di Sabang dipikir banyak proyek," ujar Irwandi Yusuf.(mas)