Fenomena di Aceh, Berpuasa Sepanjang Hari Tapi Berbuka dengan Makanan Tak Terjamin Halal?

Oleh : Anzelia Anggrahini dan Fifi Alayda

Mengonsumsi produk halal merupakan ajaran agama dan bentuk ketaatan bagi seorang muslim. Hal ini merupakan perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Sebagai daerah Syariat Islam, Aceh masih belum sepenuhnya menerapkan semua hukum yang berlandaskan Islam.

Beberapa qanun yang dibuat oleh pemerintah terbilang belum sempurna terimplementasikan untuk masyarakat, terkhusus untuk permasalahan jaminan makanan dan minuman halal.

Produk makanan, minuman dan kosmetika yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat harus memiliki sertifikat halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, agar tidak ada keraguan kehalalan pada barang-barang tersebut.

Baca juga: Resep Minuman Detoks Ramadhan ala dr Zaidul Akbar, Cuma 5 Bahan Cocok untuk Sahur dan Buka Puasa

Dalam Qanun Nomor 8 tahun 2016 telah dijelaskan mengenai sistem jaminan produk halal yang melalui rangkaian proses untuk mendapatkan sertifikat halal; penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.

MPU Aceh memiliki Lembaga Pengkajian Pangan, Obat Obatan dan Kosmetika (LPPOM). MPU sendiri adalah lembaga yang diberikan kewenangan atas pemberian sertifikasi produk halal pada setiap makanan dan minuman yang diperjualbelikan di wilayah Aceh.

Namun nyatanya di lapangan belum terealisasi proses rangkaian produk halal di Aceh. Dari observasi penulis di Banda Aceh pada minggu pertama bulan Ramadhan 1444 H/2023 M, terdapat sejumlah pedagang makanan dan minuman di Banda Aceh yang tidak memiliki Logo Halal.

Para pedagang dapat secara bebas melakukan pemasaran atas produk-produknya dan dibeli oleh konsumen sebagai penganan berbuka puasa.

Sebagai contoh, toko roti (BL) di Jalan T. Panglima Polem, Banda Aceh, belum memilki Logo Halal dari MPU Aceh. Anehnya, toko roti ini mendesain Logo Halal sendiri untuk dipasang pada produk yang dipasarkannya.

Lain halnya dengan toko roti Bread Boy di Banda Aceh yang sudah melewati proses sertifikasi halal. Pada kemasan roti Bread Boy ini terpasang Logo Halal dari MPU Aceh.

Baca juga: Tata Cara Niat Puasa dan Makan Sahur di Waktu Imsak

Ini menunjukkan roti tersebut terjamin kehalalannya. Toko Bread Boy ini telah menjalankan amanat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Dalam status kehalalan makanan terdapat 3 kategori. Pertama, terjamin halal yaitu memilki sertifikat halal dari MPU/MUI.

Kedua, terjamin tidak halal atau haram yang terlihat dari komposisinya terkandung benda haram di dalamnya.

Ketiga, tidak dipastikan kehalalannya atau samar-samar. Kategori yang ketiga ini ditandai tidak adanya Logo Halal dari MPU/MUI.

Syariat Islam Setengah Hati

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH MH, mengatakan bahwa pemerintah lebih mementingkan kemajuan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan kepentingan jaminan halal untuk makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat Aceh.

“Semua bank konvensional yang beroperasi di Aceh telah diperintah tutup dengan dalih qanun LKS, tapi usaha makanan dan minuman yang tidak memiliki Logo Halal dari MPU tetap dibiarkan beroperasi di Aceh, seakan-akan penerapan Syariat Islam masih setengah hati di Aceh,” ujar Safaruddin kepada penulis pada awal Ramadhan 1444 H.

“Inilah yang bisa menjadi salah satu kerisauan masyarakat Aceh. Apabila kita mengkonsumsi ataupun menggunakan produk yang belum terjamin halalnya maka kita akan dijatuhi dosa dan menjadi darah daging yang haram masuk ke dalam tubuh kita, apalagi untuk penganan berbuka puasa setelah menahan lapar dan dahaga sepanjang hari. Kasihan kan?” tambah Safaruddin.

Baca juga: Masih Bolehkah Berniat Puasa Atau Makan Sahur Jika Waktu Sudah Imsak? Ini Penjelasan Hukumnya

Tertibkan Usaha tanpa Logo Halal

Dalam hal ini sudah semestinya pemerintah dan MPU Aceh sadar akan semua permasalahan yang sudah terjadi di sekitar kita.

MPU bersama Dinas Syariat Islam harus melakukan sosialisasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 kepada seluruh pedagang makanan dan minuman di Aceh, kemudian melakukan razia dan terakhir menerapkan sanksi sesuai amanat yang terkandung dalam qanun tentang jaminan produk halal.

“Sebagai ketua YARA Aceh, saya mendesak Pemerintah Aceh dan MPU untuk mencabut Qanun sertifikasi halal, karena tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang. Buang ke laut saja qanun itu,” tegas Safaruddin selaku ketua YARA Aceh.

Dalam Mata Kuliah Studi Syariat Islam di Aceh pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, dosen pengampu Hasan Basri M.Nur, selalu berpesan bahwa Syariat Islam itu menjadi identitas masyarakat Aceh dan legal dalam perundang-undangan Indonesia.

Menurutnya, tersedianya makanan dan minuman halal untuk masyarakat Aceh merupakan bagian dari identitas keislaman di Aceh yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia.

Di akhir tulisan ini penulis merekomendasikan agar Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal terimplementasi di Aceh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tahap pertama, setelah dilakukan sosialisasi tentang isi qanun tersebut lalu diberikan teguran lisan dan tulisan kepada pemilik usaha makanan, minuman dan kosmetika yang tidak mengurus sertifikat halal.

Tahap kedua, mencabut izin usaha untuk pemilik usaha makanan, minuman dan kosmetika yang tidak mengurus sertifikat halal. Izin itu baru dikeluarkan kembali setelah pemilik usaha mengurus sertifikat halal dari MPU Aceh.

Tahap ketiga, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 60 bulan atau denda Rp 2 miliyar untuk pemilik usaha makanan, minuman dan kosmetika yang tidak mengurus sertifikat halal bagi non muslim.

Dengan 3 langkah tahapan di atas maka pemerintah Aceh dan DPRA akan terlihat berwibawa di mata pemilik usaha makanan, minuman dan kosmetika serta masyarakat Aceh akan terlindungi dari sajian produk produk tidak halal atau syubhat.

Momen Ramadhan 1444 H adalah kesempatan terbaik untuk membumikan qanun tentang sistem jaminan produk halal di Aceh. Jangan tunggu esok, Pemerintah Aceh harus bergerak sekarang juga jika mereka sayang pada rakyatnya. Semoga!

Banda Aceh, 27 Maret 2023

Penulis, Anzelia Anggrahini dan Fifi Alayda, Keduanya adalah mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, email: alayda811@gmail.com

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DISINI