Dewan dan Akademisi Sorot 1 Tahun Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, Layak Dievaluasi dan Diganti

“Jadi setiap tahun, dia harus keluarkan Rp 100 miliar lebih, untuk tim tersebut,” sebutnya.

“Terlebih Aceh sebagai negeri syariat, ketika ada permasalahan, salah satunya error BSI, Pj Gubernur Aceh tidak memberi komentar sedikitpun. Padahal permasalahan tersebut menyangkut orang banyak,” kritiknya.

"Terlebih Pj Gubernur ini saya lihat tidak ada etika politik mengurus Aceh. Dia tidak berkomunikasi baik organisasi pemuda maupun masyarakat. Kalau berhubungan dengan beliau itu sangat sulit sekali,” ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Aceh Minta Klarifikasi Pusat Terkait Pencabutan Izin Tambang Perusahaan Semen Lhoknga

"Beliau kemari gak ada visi dan misi. Jadi dia layak diganti. Dan saya pikir DPRA nggak boleh diam,” pungkasnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Dosen Kebijakan Publik, Eka Januar, M.Soc.Sc.

Ia mengatakan, jika dilihat saat dilantik oleh Mendagri, ada lima tugas pokok yang diberikan. 

Yakni terkait dengan Covid-19, efisiensi anggaran yang tepat sasaran, UMKM, pengentasan kemiskinan, dan penguatan SDM terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

“Namun yang menjadi masalah, hal tersebut belum tersentuh sama sekali. Dan menjadi persoalan sebagai fungsi pengawasan, DPRA itu tidak terjadi. Kita nggak tau juga,” tukasnya. 

Baca juga: Gara-gara Bimsalabim di Podcast, Dokter Richard Lee Dilaporkan Terkait Dugaan Penistaan Agama

“Kalau dulu, sebelum Pj, hubungan eksekutif dan legislatif tidak harmonis, dan sekarang kita lihat sangat harmonis. Ini ada apa?,” tanya Eka.

Menurutnya, Pj Gubernur Aceh seharusnya melakukan evaluasi apa saja persoalan di Aceh yang sudah diselesaikan atau belum.

Namun, hampir satu tahun menjabat tak ada gebrakan yang signifikan. 

Menurutnya, Pj Gubernur Aceh jangan hanya melakukan kegiatan seremonial saja.

Harus ada gebrakan yang spektakuler dan bisa menyelesaikan persoalan Aceh.

“Jadi kita lihat belum sebagaimana diharapkan. Dan ini hampir satu tahun menjabat, lanjut atau diganti. Pemerintah Pusat juga harus memperhatikan ini,” terangnya.(*)