Lakukan Aksi di DPRA, Warga Bunin Minta Pemerintah Aceh Tertibkan Konsesi HGU PT Tegas Nusantara

"Harapan kami agar kami bisa menempati wilayah kami sebagaimana mesti, seperti semula tanpa resah suatu saat akan diusir,” pungkasnya.

Baca juga: Tim Jelajah Lokop Arungi Sungai Bunin dan Waih Serbajadi Aceh Timur

Sementara itu, Direktur Rumoh Transparansi, Crisna Akbar, menyebutkan, bahwa dugaan tumpang tindih rumah dan perkebunan warga ini mulai muncul pasca kegiatan review izin yang dilakukan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Lanjutnya, dari hasil review izin tersebut, ditemukan bahwa terdapat konsesi yang tidak dikelola oleh pemiliknya berada di kecamatan Serbajadi atas nama PT Tegas Nusantara. 

Temuan ini selanjutnya dilakukan groundcheck menggunakan drone dimana hasilnya adalah ada sejumlah rumah, kebun, dan bangunan publik di beberapa desa Kecamatan serbajadi berada dalam konsesi milik PT. Tegas Nusantara. 

"Temuan review izin ini sebenarnya telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan mengirimkan surat kepada BPN Aceh," kata Crisna Akbar.

Crisna Akbar menjelaskan, PT Tegas Nusantara memperoleh Hak Guna Usaha No. 34/HGU/BPN/20002 dari BPN/ATR sejak Tahun terbit tanggal enam bulan November tahun 2002 (06-11-2002) sampai dengan tahun berakhir tanggal enam bulan November tahun 2037 (06 -11- 2037).

Lahan milik PT Tegas Nusantara berdasarkan peta hasil overlay dengan batas administrasi desa versi Disdukcapil Kabupaten Aceh Timur, tersebar di 16 desa di Kecamatan Serbajadi.

Adapun desa tersebut adalah, Desa Arul durin, Bunin, Sembuang, Seuleumak, Mesir, Rampah Kering, Loot, Sekualan, Nalon, Lokop, Sunti, Umah taring, Terujak, Tualang dan Desa Leles.

"Sudah 21 tahun lamanya,  PT Tegas Nusantara belum pernah melakukan kegiatan perkebunan apapun dalam konsesi yang sudah mereka terima," ujarnya.

Baca juga: Pangdam IM Tinjau Lahan untuk Penanaman Jagung di Sawang Aceh Utara, Petani akan Didampingi Ahli

Crisna Akbar melanjutkan, bahwa masyarakat Desa Bunin telah curiga dengan keberadaan konsesi perusahaan tersebut sejak lama.

Ditambah lagi dengan adanya kesulitan masyarakat Bunin, dalam mengurusi sertifikat tanah melalui program pemerintah untuk penerbitan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat yang kurang mampu (Prona) pada tahun 2018. 

"Hasil dari pemetaan ini diketahui, ternyata benar adanya telah terjadi tumpang tindih konsesi HGU milik PT Tegas Nusantara dengan areal perkebunan dan perumahan warga, jalan akses lintas Peureulak-Pining dan beberapa fasilitas publik lainnya," ujarnya. 

Hal serupa juga dikatakan Koordinator Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh, Munandar Syamsyuddin.

Ia mengatakan, Bunin adalah salah satu desa di Kabupaten Aceh Timur yang masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). 

Munandar berharap, kepada pemerintah agar permasalahan lahan masyarakat dan HGU milik PT Tegas Nusantara bisa diselesaikan dengan baik.

“Desa ini sangat indah dan kaya akan hasil alamnya, di dalamnya hidup empat satwa kunci yang tidak bisa ditemui di daerah lain di luar Aceh," tutupnya. (*)

Baca juga: Wali Kota Minta Dek Fad Bantu Pemko Subulussalam Melawan Mafia Tanah, Termasuk Kasus Eks HGU