Dinamika Pajak dan Stabilitas Ekonomi di Era Digital

Oleh: Dwita Auralia*)

ERA digital yang kita hadapi saat ini telah membawa perubahan besar dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan terus berkembang telah menciptakan berbagai model bisnis baru yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Seperti perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa secara online, layanan over-the-top (OTT) yang menyediakan konten hiburan digital melalui internet, platform ekonomi berbagi (sharing economy) yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antara individu melalui aplikasi, dan sebagainya.

• Adaptasi Industri Buku Anak di Era Digital

Model bisnis ini menawarkan kemudahan, efisiensi, dan inovasi bagi para pelaku usaha dan konsumen, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar.

Namun, di sisi lain, era digital juga menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dalam hal pengaturan dan pengenaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa karakteristik khas dari ekonomi digital yang berbeda dari ekonomi konvensional.

Seperti mobilitas tinggi yang membuat pelaku usaha dapat beroperasi di berbagai negara tanpa harus memiliki kehadiran fisik, ketidakjelasan lokasi keberadaan yang membuat sulit untuk menentukan tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak, penggunaan data dan algoritma yang membuat nilai tambah tidak hanya berasal dari faktor produksi tradisional seperti tenaga kerja dan modal.

Tetapi juga dari data dan analisisnya, serta partisipasi aktif dari pengguna yang membuat peran pengguna tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen atau mitra bisnis.

Karakteristik ini menyulitkan pemerintah untuk menentukan subjek dan objek pajak, mengukur nilai tambah yang dihasilkan, serta mencegah praktik penghindaran dan penggelapan pajak oleh pelaku usaha.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya.

• Era Digital, Pornografi Bisa Terjadi di Rumah

Oleh karena itu, pemerintah perlu merespon dinamika pajak di era digital dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan seimbang. Langkah-langkah tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada wajib pajak yang memiliki posisi yang sama; efisiensi.

Yaitu mengurangi biaya administrasi dan kepatuhan pajak; kesederhanaan, yaitu membuat aturan pajak yang mudah dipahami dan diterapkan; netralitas, yaitu tidak memberikan insentif atau disincentif kepada jenis usaha tertentu; serta kerjasama internasional, yaitu bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi isu-isu pajak lintas negara.

Salah satu langkah strategis yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam merespon dinamika pajak di era digital adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang ini merupakan payung hukum yang mengatur beberapa hal terkait dengan pajak di era digital, antara lain:

* Penegasan perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE, yaitu dengan menetapkan bahwa penjual barang atau jasa melalui PMSE baik dalam negeri maupun luar negeri wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan dan membayar pajak penghasilan (PPh) dan/atau pajak pertambahan nilai (PPN), serta menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan mendorong kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.

* Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut PPN atas penyerahan barang kena pajak tertentu melalui PMSE oleh penjual luar negeri kepada pembeli dalam negeri yang bukan merupakan pemungut PPN. Hal ini bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari transaksi digital lintas negara.

* Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan tarif PPh atas penghasilan dari kegiatan PMSE yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang adil dan netral antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri, serta mengantisipasi praktik pengalihan laba (base erosion and profit shifting) oleh perusahaan multinasional. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah kerugian fiskal akibat penghindaran pajak oleh pelaku usaha global.

Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam mengatur pajak di era digital merupakan upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan mengikuti rekomendasi dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 1.

BEPS Action 1 adalah salah satu dari 15 tindakan yang disepakati oleh negara-negara anggota OECD untuk mengatasi tantangan perpajakan dari ekonomi digital yang bersifat lintas batas dan kompleks.

BEPS Action 1 membahas beberapa isu dan permasalahan dalam ekonomi digital, namun secara garis besar isu tersebut dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu direct tax (PPh) yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, dan indirect tax (PPN) yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Selain langkah-langkah di atas, pemerintah juga perlu melakukan beberapa hal lain untuk mendukung keberhasilan pengenaan pajak di era digital, seperti:

* Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi kesejahteraan bersama.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta untuk mengurangi resistensi dan stigma negatif terhadap pajak.

* Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perpajakan, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun integritas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai perpajakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perpajakan, serta untuk mencegah praktik-praktik penyimpangan dan korupsi dalam bidang perpajakan.

* Memperkuat kerjasama antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi perpajakan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan, penegakan, dan pelayanan perpajakan, serta untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kepentingan antar lembaga pemerintah dalam bidang perpajakan.

* Memperluas kerjasama internasional dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk meningkatkan pertukaran informasi perpajakan, menyelesaikan sengketa pajak lintas negara, serta mengharmonisasi aturan dan standar perpajakan global.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam bidang perpajakan, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi para pelaku usaha.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital tanpa menghambat perkembangan industri dan inovasi. Pajak yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

* PENULIS adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala, email: auraadwita@gmail.com

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.