Kuasa Aceh: Pejabat Kiriman dan Logika Baju, Bagian - III

Pejabat Gubernur Aceh, Logika Baju dan Orang

Bagi pemerintah pusat, jika memang sangat sulit mencari figur yang tepat untuk puluhan kepala daerah tingkat II di Aceh, maka , mencari pejabat gubernur yang akan “mengurus” Aceh untuk jangka waktu dua setengah tahun adalah kebijakan yang sangat strategis.

Ini adalah “jalan pintas” pemerintah pusat membantu Aceh keluar dari kemelut, seperti layaknya rezim pemerintahan SBY membantu Aceh ketika tsunami pada tahun 2007.

Jika benar rezim pemerintahan Jokowi mempunyai iktisad baik, dan sangat serius untuk “meluruskan”banyak hal di Aceh untuk kembali ke “jalan yang benar”, idealnya pejabat gubernur yang ditunjuk haruslah dibebankan dengan sebuah missi khusus.

Diharapkan dengan missi khusus dua setengah tahun pejabat gubernur itu, akan digunakan untuk mempersiapkan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik, dan perencanaan pembangunan yang terarah.

Baca juga: Nezar Patria Resmi Jabat Wamenkominfo, Prof Humam Hamid: Patut Disyukuri

Baca juga: Lady Nayoan Mengaku Syahnaz Sadiqah Belum Minta Maaf Langsung, Begini Tanggapan Pakar Ekspresi

Baca juga: Jarak Kelahiran Anak Terlalu Dekat Bisa Bikin Angka Stunting Tinggi, Ini Penjelasan Kepala BKKBN

Hal inilah yang akan dilanjutkan nantinya oleh pejabat publik yang terpilih pada tahun 2024, diseluruh daerah tingkat dua, sekaligus oleh gubernur Aceh yang terpilih nantinya.

Semua ini sangat memungkinkan, karena dalam masa dua setengah tahun, dan dengan status masa transisi.

Dengan status yang sedemikian rupa, maka pejabat gubernur Aceh yang ditunjuk seyogianya adalah “komandan” para pejabat daerah tingkat II, sehingga berbagai langkah “penyehatan” kabupaten -kota diseluruh Aceh dapat dilakukan.

Logika mencari orang, kemudian menjahitkan “baju” yang pas ukuran dan cocok untuk dipakai, untuk pejabat gubernur Aceh kali ini, seharusnya dibalik logikanya.

Jahit baju dulu bajunya -misi khusus untuk Aceh- baru kemudian cari siapa yang ukurannya memenuhi dan cocok memakainya

Jika misi khusus itu ditulis dalam bentuk “baju pejabat gubernur Aceh” maka kualifikasi ukurannya adalah pengetahuan dan pengalaman tata kelola pemerintahan, tahu dan mau belajar keunikan sosial budaya Aceh, bijak dan berani dalam menghadapi tantangan, dan mempunyai rekam jejak integritas yang baik.

Baca juga: Prof Humam Sentil PA dan Wali Nanggroe Usai Achmad Marzuki Kembali Ditetapkan Sebagai Pj Gubernur 

Baca juga: Berikut Penjelasan Dokter Terkait Begadang dan Minum Kopi Bisa Hipertensi, Benarkah?

Baca juga: Makan Mi Instan dan Nasi Sekaligus, Ketahui Jumlah Kalori yang Dikonsumsi

Layakkah Aceh mendapat “jahit baju cari orang” untuk pejabat gubernur Aceh saat ini?

Sangat layak, karena memang Aceh adalah kawasan bekas konflik yang kalau tidak ditangani dengan baik akan melahirkan penyakit baru, bahkan berpotensi untuk “relapse” ke dalam siklus konflik yang berkepanjangan.

Yang dimaksud adalah kambuhnya penyakit lama dengan penyebab baru, atau pengulangan kembalinya penyebab lama.

Bukankah rekam jejak Aceh semenjak perang Belanda 1872 sampai dengan 2005, selalu berada dalam siklus konflik yang datang dan pergi, dengan masa istirahat yang seringakali pendek.