Peristiwa Penting di Aceh Pada Bulan Agustus, Ada Peringatan MoU Helsinki, HUT RI, Juga Event Publik

Dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, sebelum menggema di Indonesia, Pramuka lebih dulu berkembang di Inggris lewat pembinaan remaja oleh Lord Robert Baden Powell of Giwell.

Gerakan tersebut kemudian menyebar di negara lain, termasuk Indonesia.

Gerakan Kepanduan di Indonesia diawali dengan berdirinya Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) yang kemudian berubah menjadi Nederlands Indische Padvinders.

Selanjutnya pada 1916, S.P. Mangkunegara VII membuat organisasi kepanduan sendiri di Tanah Air tanpa campur tangan Belanda.

Organisasi ini diberi nama Javaansche Padvinders Organisatie (JPO).

Namun pada zaman penjajahan Jepang, aktivitas organisasi kepanduan dan partai dilarang.

Berangkat dari situ, pada September 1945, sejumlah tokoh gerakan kepanduan berkumpul dan melakukan pertemuan di Yogyakarta.

Dari hasil kongres yang dilakukan tepatnya 27-29 September 1945, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia.

Presiden Soekarno merespon positif Gerakan Pandu ini, yang kemudian pimpinan pandu diberi amanat untuk mengefektifkan kepanduan sebagai komponen penting pembangunan bangsa.

Pada 30 Juli 1961, organisasi kepanduan berkumpul di Gelora Senayan.

Mereka berikrar untuk meleburkan diri ke dalam satu organisasi kepanduan yang bernama Gerakan Pramuka.

Kemudian, 30 Juli diperkenalkan sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.

Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat melalui Keppres Nomor 448 Tahun 1961.

Saat itu, Presiden Soekarno melantik Majelis Pimpinan Nasional (Mapinas) Kwartir Nasional (Kwarnas) dan Kwartir Nasional Harian (Kwarnari).

Kemudian setiap tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka.

Adapun Lambang Pramuka berupa Tunas Kelapa yang ada saat ini disahkan dalam Keppres Nomor 238 Tahun 1961.

Baca juga: Jumat 4 Agustus 2023, Pj Gubernur akan Lantik Komisioner KIP Aceh di Pendopo

4. Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau Hari Ulang Tahun (HUT) Reoublik Indonesia menjadi hari paling penting dalam sejarah Indonesia.

Hari Kemerdekaan RI jatuh pada 17 Agustus 1945.

Momentum hari kemerdekaan ini tak pernah terlewatkan dan selalu dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Tanah Air setiap tahunnya.

17 Agustus menjadi hari bersejarah karena pada momen tersebut perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah telah usai.

Tepatnya pada 17 Agustus 1945 tepat pada pukul 10.10 WIB di tempat kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 56, Jakarta, Presiden Pertama RI, Ir Soekarno didampingi Moh Hatta membacakan naskah proklamasi.

Dengan pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada dunia maka Indonesia telah dinyatakan sebagai negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang sudah melakukan Proklamasi Kemerdekaan.

Adapun tanggal 17 Agustus 2023 merupakan HUT ke-78 Republik Indonesia.

5. Hari Maritim Nasional

Hari besar nasional lainnya yang diperingati di bulan Agustus yakni Hari Maritim Nasional.

Hari Maritim Nasional adalah hari yang diperingati sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan besarnya potensi maritim di tanah air.

Hari Maritim Nasional juga menjadi momentum dalam rangka mengoptimalisasikan sektor maritim dalam mendukung rencana pemerintah untuk menjadikan maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Di Indonesia ada dua versi untuk memperingati Hari Maritim Nasional, yaitu 21 Agustus dan 23 September.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengatur dan menetapkan Hari Maritim Nasional pada 23 September berdasarkan SK Nomor 249 tahun 1964 yang diterbitkan Presiden Soekarno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Maritim 1 yang berlangsung pada 23 September 1963.

Namun, masih ada beberapa pihak yang memperingati Hari Maritim Nasional pada 21 Agustus.

Peringatan Hari Maritim Nasional pada 21 Agustus didasari peristiwa 21 Agustus 1945.

Saat itu, angkatan laut Indonesia berhasil mengalahkan armada militer laut Jepang yang memiliki peralatan dan persenjataan lebih canggih.

Kemenangan ini kemudian menjadi dasar peringatan Hari Maritim Nasional, 21 Agustus.

Peristiwa dan event penting di Aceh

Selain hari besar nasional, di Aceh ada beberapa peristiwa dan event penting lainnya yang juga diperingati di bulan Agustus.

Peristiwa yang paling bersejarah yakni lahirnya Kesepakatan Helsinki atau MoU Helsinki yang akan diperingati pada 15 Agustus 2023.

Selain itu, juga ada beberapa event lain yang bakal diperingati pada bulan Agustus 2023 ini.

Seperti pelantikan Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh hingga Hari Ulang Tahun Bank Aceh.

Berikut ulasan selengkapnya.

Baca juga: Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan KBRI Kuala Lumpur, Sebut Ada Paket Pengiriman Bermasalah

1. Pelantikan DPA Partai Aceh

Pada 5 Agustus 2023 mendatang, Partai Aceh akan melaksanakan pelantikan pengurus Pimpinan Aceh (DPA) periode 2023-2028.

Komposisi kepengurusan partai lokal periode kali ini diisi oleh wajah lama dan wajah baru.

Tgk H Muzakir Manaf (Mualem) kembali memimpin Partai Aceh untuk periode 2023-2028, sebagaimana dilansir dari Serambinews.com.

Ini periode keempat Mualem memimpin Partai Aceh sejak partai lokal tersebut berdiri pada tahun 2007.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh dijabat oleh Tgk H Kamaruddin Abubakar (Abu Razak).

Keduanya telah ditetapkan dalam Musyawarah Besar (Mubes) ke-3 Partai Aceh di Hotel Permata Hati, Banda Aceh pada Minggu 26 Februari 2023.

2. HUT Bank Aceh

Event lain di Aceh yang akan berlangsung pada bulan Agustus yakni Hari Ulang tahun Bank Aceh.

Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Aceh diperingati setiap tanggal 6 Agustus.

Berdasarkan sejarah, tanggal 6 Agustus sebenarnya bukan merupakan hari berdirinya bank lokal milik Pemerintah Daerah Aceh tersebut.

Dilansir dari laman resminya, Bank Aceh yang saat itu bernama PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV pertama sekali didirikan pada 7 September 1957 oleh beberapa orang yang mewakili Pemerintah Daerah.

Setelah beberapa kali terjadi perubahan Akte, pada 2 Februari 1960, Bank yang awalnya berstatus Perseroan Terbatan ini mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960.

Lalu pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973.

Tanggal inilah yang kemudian dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Kini bank yang telah berganti nama menjadi PT Bank Aceh itu telah konversi menjadi Bank Syariah.

Adapun tanggal 6 Agustus 2023 merupakan Hari Ulang Tahun ke-50 Bank Aceh.

3. Mou Helsinki

Terakhir, peristiwa penting yang akan diperingati pada bulan ini yaitu Kesepakatan Helsinki atau juga disebut dengan MoU Helsinki.

Momen ini diperingati setiap tanggal 15 Agustus.

Peringatan MoU Helsinki berawal pada peristiwa 15 Agustus 2005 lalu.

Pada tanggal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman damai yang berlangsung di Helsinki, Finlandia.

Kata MoU dalam nama lain yang dikenal dari kesepakatan ini merupakan singkatan dari memorandum of understanding (nota kesepahaman).

MoU Helsinki berisi pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Diketahui, konflik antara Pemerintah RI dan GAM telah dimulai sejak 1976.

Konflik tersebut telah menewaskan banyak nyawa, sejumlah anak menjadi yatim, ayah dan ibu kehilangan buah hatinya dan masih banyak lagi.

Masa darurat Aceh diperparah dengan peristiwa bencana alam gempa dan tsunami pada Desember 2024.

Kondisi inilah yang mengantarkan perdamaian di Aceh.

Dr Tgk Muhammad Hasan Di Tiro, sang Deklarator GAM sekaligus tokoh kunci perdamaian Aceh bersama elite GAM lainnya menyahuti tawaran RI untuk berdamai di Helsinki yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 15 Agustus 2005.

Kesepakatan Helsinki tersebut berisi 71 butir pasal kesepakatan.

Di antaranya, Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah RepublikIndonesia sesuai dengan Konstitusi

MoU Helsinki menjadi akhir dari penderitaan masyarakat Aceh setelah konflik 29 tahun bergumul dalam perang.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI