Rakyat Aceh Tak Perlu Risau dan Khawatir, DPRA Pastikan Program JKA Bakal Lanjut

Total hutang yang harus dibayarkan Pemerintah Aceh kepada BPJS Kesehatan berjumlah Rp 784,2 Miliar.

Jumlah itu berasal dari hutang Desember 2022 dan tahun 2023.

Baca juga: Politisi, Akademisi, hingga BPJS Kesehatan Bahas Nasib JKA Dalam Diskusi Publik di UIN Ar-Raniry

Rizal menerangkan, DPRA sudah menganggarkan sekitar Rp 400 miliar untuk program JKA pada tahun 2023.

Namun ‘angka’ anggaran tersebut berubah menjadi Rp 28 miliar.

Bahkan DPRA sudah lima kali mengirimkan surat kepada Pemerintah Aceh  untuk mempertanyakan persoalan ini.

Akan tetapi, surat tersebut menurunya tidak pernah medapat respon dari Pemerintah Aceh.

“(Dokumen) yang kami pegang adalah kesepakatan bersama Banggar (Badan Anggaran),"

"Setelah dibuatkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tapi tidak pernah lagi di bawa ke Banggar. Sehingga lima kali kami sudah mengirimkan surat,” katanya.

Rizal mengatakan, DPRA juga mengaku keheranan dengan perubahan tersebut, sehingga dibutuhkan penelusuran dan evaluasi terkait hal ini. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)