Dilaporkan ke Polisi, Aiman Witjaksono Klarifikasi Soal Pernyataan Polri Tak Netral di Pemilu 2024

Juru Bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Fikri Fakhrudin selaku pelapor mengatakan, pernyataan Aiman tentang adanya Komandan Polri yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak bersumber fakta yang jelas.

"Kami menganggap pernyataan Aiman ini tidak berbasis data yang konkret dan valid," ucap Fikri saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/11/2023).

"Kami mengganggap Saudara Aiman diduga menyebarkan kebencian dan hoaks," tambah ia.

Fikri menuturkan, pernyataan Aiman yang membawa nama Institusi Polri dapat memberikan dampak buruk kepada masyarakat. "Karena dia (Aiman) bawa nama Kepolisian RI," ungkap dia.

"Kami memiliki misi Pemilu 2024 ini harus damai, jujur, adil dan demokratis," tambah Fikri.

Pernyataan Aiman tentang oknum Polri tak netral Berdasarkan video yang diposting di akun Instagram pribadinya, @aimanwitjaksono, Jumat (10/11/2023), Aiman menyatakan bahwa ada anggota polisi yang diminta komandannya untuk membantu memenangkan Prabowo-Gibran.

"Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian. Mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, enggak tahu komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo-Gibran," ungkap Aiman.

"Ini firmed, ini tidak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya," sambungnya.

Aiman menyampaikan, informasi tersebut ia dapatkan dari orang dalam di kepolisian. Kemudian, informasi yang ia dapat juga telah dimuat oleh salah satu media nasional.

"Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo-Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia, silakan dibaca di situ," ujar Aiman.

Aiman melanjutkan, ia mendapat informasi soal Polres di seluruh Indonesia meminta penyelenggara dan pengawas Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual high definition (HD) lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres setempat.

Ia berpandangan, upaya tersebut bisa berbahaya meski Ketua KPU menyebut itu adalah MoU.

"Apa yang saya lihat di situ, segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas Pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah itu termonitor oleh Polres setempat. Kalau tujuannya baik, benar, enggak ada masalah. Seperti 2019 itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara," ujar Aiman.

"Tapi ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa?" lanjutnya.

Menurut Aiman, ketika gerak-gerik aktivitas penyelenggara dan pengawas Pemilu semua terdokumentasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin ada arahan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dari oknum Polri.