PT PAAL Mangkir, Alasannya Dewan Direksi tak Ada, DPRK Aceh Barat Lanjutkan RDP soal Kebun Plasma

Namun yang ada saat ini untuk masyarakat sekitar 60 hektare dan 60 hektare ini juga belum ada kejelasan berapa perolehan hasil untuk masyarakat Suak Pante Breuh. '

Sedangkan uang Rp 200 ribu yang diberikan per bulan atas nama pinjaman, sedangkan lahan dikelola sudah puluhan tahun.

Disebutkan, jika nanti hingga 3 kali tidak diindahkan panggilan DPRK, maka akan dipanggil paksa pihak perusahaan yang akan melibatkan aparat hukum.

“Dalam penyelesaian ini Pemerintah Aceh Barat akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini,” kata kamaruddin.

Sementara Sekda Aceh Barat, Marhaban SE, dalam kesempatan tersebut menyebutkan pihaknya bersama dengan dinas terkait akan mempelajari dalam waktu singkat ini menyangkut permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan.

“Kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan yang ada,” sebutnya.

Sementara Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi, meminta semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

“Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan takut jika ada pihak yang membekingi di belakang perusahaan. Ini negara hukum dan kita ikuti aturan hukum yang ada,” tegasnya.

Wakil Ketua II DPRK Ramli SE, mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan hal anarkis nantinya, karena jangan sampai terjerat oleh hukum. 

Oleh karena itu, pihak pemerintah diminta bersikap tegas dan konsisten untuk menyelesaikan permasalahan lahan kebun plasma antara PT PAAL dengan masyarakat desa tersebut.

“Saat pertama kali perusahaan masuk ke desa kami, 450 hektare lahan kami berikan izin untuk dipakai, dengan catatan 265 hektare lahan kebun kelapa sawit inti perusahaan. 

Kemudian 185 hektarnya lagi lahan kebun kelapa sawit plasma untuk warga,” kata Ketua Tuha Peut Desa Suak Pante Breuh, Ahmadi.

Namun, sejak lahan itu diberikan, hingga saat ini warga belum menerima hasil apapun dari PT PAAL. Ditambah lagi, belum terealisasinya kebun plasma warga yang dijanjikan perusahaan.

“Dari 185 hektare lahan kebun plasma dijanjikan itu, baru terealisasi 69 hektar, tapi hasil panen kelapa sawit pada lahan 69 hektar itu pun belum ada kejelasan sama sekali sampai dengan hari ini,” bebernya.

Ia bersama pihak warga lainnya mengaku, khawatir dengan adanya persoalan tersebut. Apalagi, warga selama ini menerima uang pinjaman (bukan kompensasi) dari PT PAAL perbulannya yaitu Rp 200 ribu per KK sejak tahun 2015.

“Ini lah yang kami takuti dengan adanya pinjaman uang dari PT PAAL itu, dan ditakuti ini jebakan untuk mengambil lahan kami. 

Maka dari itu perlu diselesaikan melalui RDP,” ujarnya, yang dihadiri oleh Keuchik dan puluhan warga lainnya di gedung DPRK di Meulaboh. (*)