Kasus Penggelembungan dan Pergeseran Suara Caleg Partai Aceh Disidangkan Panwaslih

SERAMBINEWS.COM - Kasus penggelembungan dan pergeseran suara salah satu Caleg Partai Aceh (PA) kini mulai disidangkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara pada Senin (18/3/2024).

Sidang kasus dugaan penggelembungan dan pergeseran suara Caleg DPRK Partai Aceh (PA) Dapil 5, Tgk Muntasir selaku korban, digelar di kantor Panwaslih Aceh Utara.

Diketahui Dapil 5 DPRK Aceh Utara meliputi Meurah Mulia, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang.

Dalam kasus ini, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tiga kecamatan yang dilaporkan meliputi Meurah Mulia, Syamtalira Aron, dan Tanah Pasir.

Sidang dipimpin tiga komisioner Panwaslih Aceh Utara pada pukul 14.00 WIB.

Mereka yakni Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Zulfadli, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat Hazimi Abdullah Cut Agam, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Safwani.

Sidang perdana tersebut beragendakan mendengar keterangan dari Pelapor sekaligus Tim Sukses Muntasir, Maimun dan keterangan PPK dari tiga kecamatan tersebut.

Pelapor, Maimun menyampaikan dirinya melaporkan dugaan penggelembungan dan pergeseran suara badan Caleg DPRK Dapil 5 Aceh Utara dari PA.

Hal itu dilakukannya setelah berhasil mengumpulkan semua barang bukti terkait kecurangan, sehingga mereka memiliki data pembanding.

Baca juga: Panwaslih Kembali Gelar Sidang, Kali Ini Kasus Dugaan Penggelembungan Suara Caleg PA

Baca juga: Naik Tajam, Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini per Mayam, Selasa 19 Maret 2024

Indikasi kecurangan terlihat berdasarkan perbedaan hasil perhitungan suara dari rekap form CI dengan form D di tiga kecamatan, yaitu Syamtalira Aron, Meurah Mulia dan Tanah Pasir.

Sementara saat mendengar giliran jawaban dari PPK dari tiga kecamatan dalam sidang tersebut, mereka tidak dapat menunjukkan alat bukti sebagai data pembanding.

Kemudian PPK dari tiga kecamatan tersebut mengajukan sidang agar ditunda pada Rabu (20/3/2024) untuk mengajukan pembuktian.

Panwaslih Aceh Utara menunda sidang tersebut pada Rabu (20/3/2024) mendatang dengan agenda mendengar keterangan PPK dan pembuktian serta data pembanding.

Diberitakan sebelumnya Caleg PA Dapil 5 Aceh Utara, Tgk Muntasir melaporkan PPK dari tiga kecamatan ke Panwaslih setempat, atas dugaan penggelembungan suara pada Jumat (8/3/2024).

“Kita melaporkan dugaan penggelembungan dan pergeseran suara badan Caleg DPRK Dapil 5 Aceh Utara dari Partai Aceh,” ujar Muntasir kepada Serambinews.com, Minggu (10/3/2024).

Menurut Muntasir, dalam sepekan terakhir ini dirinya bersama tim sudah berhasil mengumpulkan semua barang bukti terkait kecurangan.

“Kita sudah melaporkan PPK dari kecamatan itu dengan nomor laporan 017/LP/PL/Kab/01.16/III/2024 atas dugaan pergeseran dan penggelembungan suara badan Caleg DPRK Dapil 5 Aceh Utara dari Partai Aceh,” ujar Muntasir.

Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PPK Syamtalira Aron, Meurah Mulia dan Tanah Pasir lanjut Muntasir, sudah merugikan dirinya yang berkompetisi dalam pemilu 2024 untuk DPRK Aceh Utara.

“Indikasi kecurangan terlihat berdasarkan perbedaan hasil perhitungan suara dari rekap form CI dengan form D di tiga Kecamatan, yaitu Syamtalira Aron, Meurah Mulia dan Tanah Pasir,” ungkap Muntasir.

Baca juga: Bansos PKH hingga Rp 3 Juta per Tahun Mulai Cair, Ini 7 Kategori yang Dapat dan Cara Ceknya

Disebutkannya, modus operandi yang dilakukan adalah dengan mengubah hasil rekap form C1, kemudian melakukan pergeseran dan penggelembungan suara ditingkatkan kecamatan ke badan caleg yang ingin dimenangkan.

“Implikasi dari tindakan pidana tersebut telah merugikan kami dan partai serta telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu dan hasil Pemilu 2024,” katanya.

Panwaslih Aceh Utara sebagai Pengawas Pemilu memiliki peran penting untuk menjaga hasil pemilu.

Karena itu harus segera mengambil tindakan tegas agar kejadian yang sama tidak terulang kembali dalam Pemilu masa akan datang dan menjadi pembelajaran bagi penyelenggara Pemilu.

“Terkait persoalan tersebut kami mengajak Tim Pemenangan, para relawan, instansi terkait dan masyarakat agar terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas,” harap Muntasir.

Pemanggilan PPK tersebut sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan tindak pidana Pemilu.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 532:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta".

“Berdasarkan bukti-bukti kecurangan yang telah kami lampirkan agar Panwaslu Aceh Utara segera merekomendasikan proses penyelesaian persoalan tersebut ke ranah Hukum Pidana," kata Muntasir.

atau memerintahkan PPK Tanah Pasir, Syamtalira Aron dan Meurah Mulia untuk mengembalikan suara Partai Aceh sesuai hasil rekap form C1 ke nomor urut masing-masing, tidak ditambah, digelembungkan, diubah atau dikurangi,” katanya.

Muntasir menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPP Partai Aceh, Panglima KPA Wilayah Samudera Pase, Ketua DPW PA Kabupaten Aceh Utara, Panglima Muda Daerah II dan III, Panglima Sagoe Malikussaleh, PA/KPA Daerah II Pengurus DPS Samudera.

Ketua Bapilu Samudera, Ketua Muda Seudang Samudera, Alim Ulama, Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian. MUNA, Majelis taklim, Forum Pemuda Samudera, JASA, keuchik Partai, Samudera Connection, ara relawan dan simpatisan.

“Wabil khusus kepada seluruh masyarakat Samudera dan umumnya masyarakat di Dapil 5 Aceh Utara yang telah memberikan suara tertinggi dalam pemilu 14 Februari 2024 lalu kepada Partai Aceh,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni, Jafaruddin)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS