APBA, Atra Kamoe!

Konteks Aceh

Provinsi Aceh dalam konteks ini, juga memikul beban dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sebagai sebuah provinsi yang terletak diujung barat pulau Sumatera, Aceh dengan berbagai potensi ekonominya baik migas, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya juga masih terus berjuang guna dapat membiayai pembangunannya.

Kembali dalam konteks provinsi Aceh, dikutip dari laman diskominfo.acehprov.go.id diketahui bahwa Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah, bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadi, dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), telah menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024. Penandatanganan tersebut dilakukan di ruang kerja Ketua DPRA, Jumat (15/3/2024).

RAPBA tersebut disahkan dengan komposisi Pendapatan sebesar Rp 11.017.741.644.428, Belanja sebesar Rp 11.721.736.008.084, dengan Surplus/Defisit sekitar Rp (703.994.363.656). Pembiayaan dengan penerimaan Rp 754.994.363.656 dan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 51.000.000.000, dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp 703.994.363.656 dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 0”.

Dari ulasan di atas maka dapat dipahami bahwa telah terjadi keterlambatan hampir 3 bulan dari tahun anggaran 2024. Sehingga tersisa waktu lebih kurang 9 bulan dari tahun anggaran 2024 guna merealisasikan target capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh T.A 2024 serta merealisasikan belanja program dan anggaran Pemerintah Aceh yang jumlahnya yang mencapai 11 triliun lebih.

Pertanyaannya adalah dapatkah tercapai realisasi tersebut? Jawabannya, tentu! Semoga saja, kita berharap. Mengingat, APBD/APBA adalah amanah dari rakyat, untuk rakyat, milik rakyat dan digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Sekali lagi, APBA adalah “Atra Kamoe Rakyat Aceh” (milik kami rakyat Aceh).

Terlepas dari segala argumen, pembelaan diri, saling tuding antara para pihak eksekutif dan legislatif hendaknya ini menjadi catatan penting bagi kita bersama bahwa rakyat tetap menerima dampaknya yang pasti terhadap laju pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena lebih dari 70 % laju pertumbuhan ekonomi Aceh masih bergantung terhadap belanja pemerintah.

Jika pemerintah terlambat membelanjakan program dan anggarannya, maka rakyatlah yang menanggung dampaknya. Semoga Provinsi Aceh yang kita cintai ini tidak selalu jatuh di lubang yang sama. Semoga!