Krisis Rohingya, Tragedi Paling Memilukan di Abad Ke-21

Sudah sepatutnya komunitas internasional bersikap tegas mengutuk tindakan Myanmar yang jelas-jelas melanggar hukum HAM internasional dan Konvensi Genosida.

Sayangnya, upaya untuk mengadili dan menghukum para pelaku di Myanmar masih menemui jalan buntu karena perlindungan pemerintah terhadap militernya yang berkuasa.

Meskipun komunitas internasional telah mengecam tindakan Myanmar dan mendesak penghentian kekerasan, respons pemerintah Myanmar terhadap krisis ini sangat mengecewakan.

Pemerintah terus menyangkal tuduhan pembersihan etnis dan membatasi akses bagi organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada Rohingya yang tersisa di Rakhine.

Meski Myanmar mengklaim bahwa operasi militernya ditujukan untuk menghadapi ancaman militan, namun cara-cara yang digunakan dengan menyasar warga sipil tidak berdosa sama sekali tidak bisa dibenarkan.

Sangat disayangkan negara-negara muslim yang bersuara atas nama solidaritas Islam justru abai menindak tegas Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha.

Situasi ini menjadi semakin rumit dengan keterlibatan militer yang kuat dalam pemerintahan Myanmar dan kurangnya tekanan internasional yang efektif.

Militer Myanmar memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia dan telah menikmati kekebalan hukum yang luas.

Meskipun ada upaya untuk mengadili pemimpin militer atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap Rohingya di Pengadilan Pidana Internasional, proses ini berjalan lambat dan hasilnya belum pasti.

Selain itu, negara-negara tetangga seperti Cina dan India tampaknya lebih mementingkan hubungan ekonomi dan strategis dengan Myanmar daripada mengambil tindakan tegas untuk menghentikan krisis kemanusiaan ini.

Upaya diplomatik yang dilakukan oleh PBB dan negara-negara Barat juga tidak cukup efektif dalam mengubah sikap pemerintah Myanmar.

Solusi untuk krisis Rohingya tidak mudah, tetapi beberapa langkah penting harus diambil oleh komunitas internasional.

Pertama, tekanan internasional yang lebih besar harus diberikan kepada pemerintah Myanmar untuk mengakui hak-hak Rohingya sebagai warga negara dan memungkinkan mereka untuk kembali dengan aman ke tanah air mereka.

Sanksi ekonomi yang lebih ketat harus dipertimbangkan jika pemerintah Myanmar terus menolak untuk bertindak.

Kedua, bantuan kemanusiaan yang lebih besar harus diberikan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh dan negara-negara lain yang menampung mereka.