Hilirisasi Industri Aceh

Dr Drs H Nadhar Putra MSi, ASN Pemerintah Aceh

KONTEN terpenting dalam dokumen Rancangan RPJP Aceh 2025-2045 adalah uraian 18 Isu-Isu Strategis Aceh untuk mendapatkan perhatian dan solusi pada Pembangunan Aceh untuk 20 tahun ke depan.

Isu-Isu Strategis tersebut adalah; Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting, Pemerataan Pendidikan, Penguatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh, Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital, Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat.

Selanjutnya Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor, Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau, Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Memperkuat Otonomi Khusus, Kemandirian Dalam Ruang Fiskal, Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh, Penanganan PMKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga, Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan, Pengurangan Risiko Bencana, Memperkuat Pembangunan Kewilayahan, dan Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas.

Karena masih draft atau rancangan maka sangat mungkin dokumen perencanaan ini mengalami perubahan atau penyempurnaan agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Aceh (lima tahunan) untuk 20 tahun ke depan mampu membawa Aceh menuju kemandirian secara ekonomi, maju dan sejahtera.

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan berupa sumbang saran agar penyusunan RPJP Aceh 2025-2045 lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil masyarakat Aceh terutama dalam membangun Daya Saing Daerah dan Kemandirian Aceh secara ekonomi. Kedua aspek ini akan mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita Aceh yang pada akhirnya akan mampu menekan Angka Kemiskinan Aceh dibawah rata-rata kemiskinan secara nasional.

Periode 2007-2022, Pendapatan per-Kapita Aceh semakin menjauh dan di bawah rata-rata nasional. Data BPS 2023 menyebutkan bahwa Pendapatan per-Kapita Aceh sebesar Rp 39,16 juta. Sedangkan Pendapatan per-Kapita Nasional sebesar Rp 71,03 juta. Gap yang besar ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Aceh masih di bawah rata-rata penduduk di Indonesia.

Ketergantungan pada Sumut

Berbeda dengan rencana rumit yang diuraikan dalam 385 halaman Rancangan RPJP Aceh 2025-2045 tadi, konsep pembangunan yang dipahami oleh masyarakat Aceh sangatlah simpel yaitu bagaimana mendapatkan sembako dengan mudah dan murah serta menghilangkan ketergantungan Aceh terhadap Sumatera Utara.

Ini realita, karena hampir seluruh bahan pokok yang dikonsumsi oleh Masyarakat Aceh hingga saat ini adalah hasil “impor” dari daerah tetangga (Sumut), tak terkecuali beras. Ini menunjukkan bahwa daya saing dan kemandirian Aceh secara ekonomi masih perlu mendapatkan perhatian yang besar. Selama RPJP Aceh Tahap I hingga RPJP Aceh Tahap III (1945-2024), telah menjadi produsen bahan mentah dan menjadi konsumen setia bahan jadi (siap pakai) dari sebagian bahan mentah yang kita hasilkan dan kirim ke Sumatera Utara.

Aceh menghasilkan banyak komoditas namun Sumatera Utara yang memetik keuntungan besar dengan usaha hilirisasinya. Bahkan yang paling miris adalah semua harga bahan-bahan baku yang dihasilkan Aceh praktis dikontrol dan dikendalikan secara sepihak oleh para pengusaha atau toke-toke Medan. Ketergantungan ini telah menjadi masalah klasik tanpa solusi.

Hilirisasi dan PDRB

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghiliran atau hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Dengan begitu, hilirisasi berarti mengelola sesuatu komoditas di bidang industri tertentu dengan tujuan mengoptimalkan produk yang bernilai jual lebih tinggi. Manfaat dari hilirisasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan nilai rantai pasok komoditi, menyelamatkan komoditas dari fluktuasi harga, menciptakan inovasi komoditas dan, mendukung daya saing dan kemandirian daerah.

Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah mulai dari sumber daya hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan dan sebagainya. Fakta ini sangat memungkinkan Aceh melakukan sendiri hilirisasi. Bahkan komoditas tersebut selama ini telah menjadi tulang punggung atau kontributor sektor PDRB Aceh.

Data BPS 2023 menyebutkan bahwa penyumbang terbesar PDRB Aceh adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut tumbuh rata-rata 3 persen per tahun, terkecuali pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif.