Pembantaian di Rafah Gaza, Sekjen PBB Murka: Serangan Israel Tak Dapat Ditoleransi Dampak Kemanusian

SERAMBINEWS.COM - Pembantaian di pusat pengusian wilayah Rafah, Jalur Gaza membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres murka.

“Invasi darat di Rafah tidak dapat ditoleransi karena dampak kemanusiaannya yang sangat buruk," kata Antonio dikutip dari Times of Israel, Selasa (7/5/2024).

"Dan karena dampaknya yang mengganggu stabilitas di wilayah tersebut,” tambahnya.

Dia mengatakan tawaran gencatan senjata Hamas adalah “kesempatan yang tidak boleh dilewatkan.”

Baca juga: IDF Makin Ketar-ketir usai Gagal Cegat Drone Hizbullah, Tentara Israel Tewas Lagi

Baca juga: IDF Bingung Kenapa Irone Dome Tak Lagi Bekerja saat Roket Hamas Hantam dan Tewaskan Tentara Israel

Sementara di sisi lain, Raja Yordania Abdullah II mendesak Presiden AS Joe Biden untuk turun tangan menghentikan “pembantaian baru” di Rafah saat mengunjungi Washington.

Dia memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan perang meluas ke luar Gaza.

Dalam panggilan telepon dengan Netanyahu pada Senin pagi, Biden menegaskan kembali penolakannya terhadap serangan besar-besaran militer Israel di Rafah.

Hal itu berdasarkan pernyataan resmi Gedung Putih, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

AS berulang kali menyatakan penolakannya terhadap invasi Rafah tanpa jaminan yang dapat dipercaya dari Israel bahwa lebih dari satu juta warga Palestina yang berlindung di sana akan dilindungi.

Israel mengklaim pihaknya dapat dengan aman mengevakuasi dan merawat warga sipil tersebut, namun Washington tak percaya.

Baca juga: Diserang Pakai 300 Rudal dan Drone, AS Sebut Israel Salah Perhitungan Sudah Bunuh Jenderal Iran

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada Senin malam bahwa AS tidak akan mendukung operasi darat apa pun di Rafah yang akan membahayakan warga sipil.

Hal ini nampaknya merupakan penguatan terhadap posisi yang sebelumnya dipegang lama di Washington yang secara khusus menentang serangan “besar” di kota tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan pada Senin kemarin bahwa AS belum melihat rencana yang kredibel untuk melindungi warga sipil Palestina.