Jangan Biarkan Banjir Terus Hantui Masyarakat

BADAN Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Sultan Iskandar Muda, Senin (20/5/2024), me-ngeluarkan peringatan dini akan potensi hujan lebat diser-tai angin kencang dan kilatan petir yang hampir merata terjadi di seluruh wilayah Aceh.

"Jadi hampir seluruh wilayah di Aceh berpotensi dilanda hujan dengan intensitas lebat," kata Forecaster on Duty BMKG Nofrida Handayani Sodik, sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa (21/5/2024).

Dengan kondisi cuaca tersebut, Nofrida Handayani Sodik me-minta masyarakat Aceh agar waspada akan potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin ken-cang. Peringatan BMKG ini terbukti, sebab di hari yang sama, banjir dan tanah longsor mulai terjadi di beberapa wilayah.

Bencana banjir dilaporkan terjadi di Desa Nalon, Dusun Toa, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Sementara tanah longsor terjadi di Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, Be-ner Meriah, dan di ruas jalan nasional kawasan Dusun Tetum-pun, Desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues. Lima hari sebelumnya, banjir dan longsor juga terjadi di Kecamatan Putri Betung.

Karena itu, apabila intensitas curah hujan tidak kunjung me-nurun hingga beberapa hari ke depan, bisa dipastikan banjir dan tanah longsor akan semakin banyak terjadi. Padahal, Aceh saat ini sebenarnya bukan sedang berada di puncak musim penghujan, melainkan baru memasuki musim pancaroba, yaitu transisi dari musim hujan menuju kemarau.

Ya, banjir dan tanah longsor memang menjadi bencana alam yang paling rutin terjadi Aceh. Kalau dulu, banjir dan longsor kerap terjadi di musim penghujan dan umumnya ter-jadi setahun sekali. Sekarang bencana alam itu tidak lagi memandang musim. Hujan deras yang turun seharian sudah cukup untuk menciptakan kerusakan. Dalam setahun, satu daerah bisa sampai beberapa kali terjadi banjir dan longsor. Tak terbanyangkan berapa banyak sudah dampak kerugian yang ditanggung masyarakat.

Tentu saja, upaya yang paling ampuh adalah dengan me-ngembalikan kelestarian hutan yang sudah terlanjur rusak. Te-tapi ini merupakan program jangka panjang yang tidak akan se-lesai hanya dalam waktu 20-30 tahun. Selain itu juga butuh komitmen dan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah pe-rambahan hutan serta membatasi pemberian konsesi lahan.

Mengutip keterangan dari Yayasan HAkA di situs Mongabay, kemampuan reboisasi Pemerintah Aceh rata-rata seluas 785 hektare per tahun dan diperkirakan butuh waktu sekitar 171 ta-hun untuk mengembalikan tutupan hutan yang rusak, yang men-capai 610.000 hektare.

Nah, tentu tidak mungkin selama itu membiarkan masyara-kat terus dihantui dengan ketakutan. Karena itu, butuh upaya kongkret dari pemerintah untuk memikirkan upaya jangka pen-dek demi meminimalisir kejadian banjir dan tanah longsor.

Di antaranya seperti dengan membangun dinding penahan ta-nah di lokasi rawan longsor, baik di jalan-jalan nasional maupun di kawasan pemukiman. Selain itu juga perlu dilakukan upa-ya normalisasi dan perluasan sungai di daerah-daerah yang ra-wan banjir.

Sejauh ini, kita belum melihat upaya kongkret pemerintah un-tuk mengatasi hal itu. Sebagai contoh, wacana normalisasi dan perluasan Krueng Keureuto di Lhoksukon, Aceh Utara. Wacana itu telah sejak bertahun-tahun lalu muncul, tetapi sampai seka-rang belum juga ada tindaklanjutnya.

Karena itu, sekali lagi, butuh keseriusan dan komitmen pe-merintah untuk mencegah semakin parahnya bencana banjir dan tanah longsor. Jangan biarkan masyarakat terus menerus hidup dalam ketakutan.

POJOK

BMKG: Banjir hantui Aceh
Sudah sering kok, jadi nggak takut lagi

Pemerintah Aceh Juara 1 Anugerah Adinata Syariah
Alhamdulillah. Rencana revisi Qanun LKS jadi?

Harga beras sulit turun
Wajarlah, kemarin beli padinya kan juga mahal