Moeldoko Janji Tapera Tak akan Seperti ASABRI, Klaim Bukan untuk Biayai Makan Gratis dan IKN

Moeldoko pun mencoba menjawab kekhawatiran masyarakat soal kemungkinan penyelewengan dana program Tapera ini.

Editor: Faisal Zamzami
KOMPAS.com/Dian Erika
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020). 

SERAMBINEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut buka suara terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Moeldoko pun mencoba menjawab kekhawatiran masyarakat soal kemungkinan penyelewengan dana program Tapera ini.

Mantan Panglima TNI ini pun berjanji bahwa Tapera ini nasibnya tidak akan seperti ASABRI yang menjadi ladang korupsi.

Selain itu Moeldoko menegaskan bahwa ada sistem pengawasan tersendiri untuk Tapera ini.

Pengawasan anggarannya pun dibuat berbeda dengan ASABRI, karena akan melibatkan Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keterlibatan OJK ini diharapkan bisa menjamin dana Tapera ini dapat dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan.

"Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan."

"Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan," kata Moeldoko saat konferensi pers mengenai Tapera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Sementara itu, komite Tapera nantinya diketuai Menteri PUPR, dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan profesional.

Moeldoko mengatakan pemerintah membentuk komite untuk pengawasan agar Tapera tidak seperti ASABRI yang menjadi sasaran oknum pejabat yang tak bertanggung jawab.

"Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri," tegas Moeldoko.

Baca juga: Ribut Soal Tapera, Moeldoko: Pekerja yang Sudah Punya Rumah Bisa Tarik Uang saat Pensiun

Moeldoko menjelaskan, ASABRI beroperasi tanpa pengawasan. Bahkan saat ia menjabat sebagai Panglima TNI pun tidak bisa menyentuh ASABRI.

Padahal, kata dia, uang yang dihimpun ASABRI berasal dari 500 ribu prajurit yang ia pimpin.

"Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh ASABRI. Akhrinya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu," katanya.

Dengan dibentuknya Komite Tapera, Moeldoko yakin pengelolaannya akan lebih transparan dan akuntabel.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved