Defisit dan Kekhawatiran Kita

Hasilnya, setelah realisasi APBK 2017, ternyata dari kondisi defisit berubah menjadi surplus sekitar Rp 3,6 Milyar. Best practice semacam itu tidak pernah diungkapkan kepada publik. Itu namanya bekerja dalam diam.

Sebelum menunaikan ibadah haji, saya pernah berdiskusi tentang defisit dengan Pak Karimansyah di Teluk Pukes Homestay.

Beliau memberikan beberapa tips. Diantaranya, jika APBK defisit, dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Bisa juga menggunakan cadangan (kalau ada), atau dari pinjaman. Selain itu, menggenjot penerimaan PAD dari pajak dan retribusi daerah. Kalau tidak ada cara lain, kita harus menjual kekayaan daerah.

Saya tanya kepada Pak Karimansyah, apakah benar untuk menutupi defisit dibutuhkan kepala daerah yang memiliki lobby ke pemerintah pusat?

Beliau memperlihatkan smartphone, ada penjelasan di website https://djpk.kemenkeu.go.id/ yang menegaskan bahwa "dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut."

Jelas, menutupi defisit APBK atau APBD daerah dengan melobi pemerintah pusat, itu hanyalah isapan jempol belaka.

Baca juga: Atasi Berbagai Persoalan Akibat Defisit, Begini Kebijakan Keuangan Pemko Subulussalam 

Kemudian, dalam diskusi terbatas antar teman-teman, sering mengemuka cara mengurangi defisit di Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu solusi cepat adalah dengan melakukan penjualan kekayaan daerah.

Saya sering ditantang oleh teman-teman terkait hal tersebut. Tantangan itu kira-kira berbunyi seperti ini:

"Diantara kekayaan daerah itu adalah mobil dinas bupati merk Toyota Prado dan mobil dinas wakil bupati merk Toyota Alphard. Kalau anda terpilih sebagai bupati, apakah bersedia menjual kedua mobil itu untuk mengurangi defisit?"

"Siap! Bagi kami (cabup dan cawabup), Inova bekas sudah memadai sebagai mobil dinas jabatan," begitu saya katakan.

Menyelamatkan daerah ini dari kemungkinan kolaps dan makin terpuruk, itu lebih utama daripada menikmati fasilitas jabatan dan sejenisnya.

Baca juga: Hindari Defisit, Anggota DPRK Banda Aceh Minta Pemko Imbangi Biaya Belanja dengan Pendapatan

Siapa pun nanti yang terpilih sebagai kepala daerah, defisit "kronis" yang menimpa APBK Kabupaten Aceh Tengah harus disembuhkan.

Untuk menyembuhkan APBK, sekurang-kurangnya perlu waktu 2 tahun atau lebih. Dimasa perbaikan itu, barangkali kita akan mengalami sedikit pelambatan.

Saya percaya, masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dapat memaklumi akan kondisi tersebut. Seperti bunyi adagium: "lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali." Fastabiqul khairat.

*) PENULIS adalah Anggota DPR Aceh dari PKS

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI