Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Aceh-Jakarta, Muzakir, Van Heutz, Pusat Kekuasaan - Bagian XVI

Peristiwa itu sangat tiba-tiba dan membuat shock perusahaan raksasa migas Mobil Oil, karena menyangkut dengan masa depan investasi mereka yang bernilai milayaran dolar.

Kegiatan konstruksi kilang terhenti beberapa waktu. Segera beredar, awalnya rumor, kemudian berita bahwa gas Arun akan diolah di Sumatra Utara, tepatnya di Pangkalan Berandan.

Jika pemerintah, pebisnis, dan masyarakat Sumatera Utara begembira dengan berita itu, tentu mereka tak salah. Bukankah itu cerita durian runtuh yang tak dinyana.

Menurut beberapa informasi, gubernur Sumut, Marah Halim ingin membentuk tim persiapan untuk menyongsong kedatangan rejeki nomplok itu.

Beberapa petinggi asal Sumatera Utara di Pertamina pusat, dan sejumlah kementerian terkait mulai terang-terangan membicarakan perlunya “penyelamatan” lumbung uang pemerintah itu.

Peristiwa itu dan mungkin akan ada lagi selanjutnya adalah ancaman gagal atau terganggunya operasi salah satu Kilang Gas terbesar di dunia pada masa itu.

Muzakir sangat terkejut mendengar berita rencana pemindahan Kilang Arun ke Pangkalan Berandan.

Ia segera memutuskan untuk bertemu dengan presiden Suharto, Bagi Muzakir, persoalan itu bukan hanya menyangkut hilangnya potensi tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal, tetapi juga berurusan dengan marwah dan harga diri Aceh dan rakyat Aceh.

Muzakir melihat jika hal itu terjadi, maka stempel Aceh sebagai propinsi yang tidak aman.

Bahkan untuk prosesing hasil sumber daya alam dari buminya sendiri menjadi masalah besar dan tak layak dilakukan. Kalau itu terjadi, maka semua orang, terutama masyarakat pengusaha dan investor akan tidak mau ke Aceh.

Jika kilang itu dipindahkan ke Sumatera Utara, itu juga berarti Aceh akan tak pernah bangkit dari ketertinggalannya, bahkan dapat ditarik kebelakang semenjak Belanda menyerang Aceh pada 1873. Ini adalah peristiwa tragis yang tidak dia inginkan. Ini bukan lagi persoalan biasa.

Kegagalan pembangunan kilang LNG Arun di kawasan Krueng Geukuh adalah ancaman bagi prospek pemulihan dari berbagai konflik panjang yang pernah mendera Aceh. Hal itu juga akan mengunci Aceh sebagai daerah yang sangat rentan dengan instabiliitas, dan chaos berkelanjutan.

Terhadap rencana pemindahan itu Muzakir memutuskan untuk ménemui presiden. Ia menghadap pak Harto pada pagi pertengahan Oktober 1973. Suharto menerima Muzakir di Cendana. Pertemuan itu singkat, karena Suharto akan menghadiri rapat penting Kabinet nya. Muzakir telah menyusun kata dan kalimat berhari-hari.

Suharto bertanya, “apa khabar Muzakir?”, “bagaimana Aceh”? Muzakir menjawab sopan, “alhamdulilah, baik bapak Presiden.

Lalu Muzakir menceritakan apa saja yang telah dan sedang ia kerjakan, terutama menyangkut program andalan pak Harto; BIMAS- padi PB8 dan PB 5 dua kali setahun, Puskesmas, SD Inpres, dan kemajuan penggunaan uang PMD-Pembangunan Masyarakat Desa.