Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 : Aceh, Surya Paloh, dan Tahun Tahun yang Hilang, Bagian - XXII

Oleh Ahmad Humam Hamid *)

Semua pembangunan itu ada logikanya. Ada potensi wiayah, prospek pasar, lokasi, dan berbagai hitungan hitungan rumit komponen ekonomi investasi. Akan tetapi jangan lupa, ketika ada investasi negara yang besar, apalagi mengundang, dan akan melibatkan pemain besar, ada dimensi politik dan kekuasaan yang tak bisa dihindari.

Pertanyaan utama yang mesti diajukan adalah apa yang salah di Aceh? Mengapa salah? Bagimana nasib BPKS Sabang, dan KEK Arun seandainya kedua proyek itu berada di Sumatera Utara.

Akankah nasibnya sama? Akankah pemerintah daerahnya mengurus dengan sangat serius. Akankan pemerintah daerahnya berkolaburasi dengan para pemangku kepentingan.

Akankah pemerintah daerah itu mencari orang-orang penting di pusat kekuasan yang mempunyai hubungan erat dengan pembangunan propinsi itu. Layakkah para elite yang berdarah ataupun berasal dari propinsi itu diminta untuk mengawal, mempengaruhi, dan kalau perlu memastikan bahwa proyek itu akan lancar realisasinya.

Katakan saja semua itu dikerjakan dengan baik oleh Propinsi Sumatera Utara.

Seluruh pertanyaan “akankah” mungkin juga akan dijawab dengan baik dan ya.

Disebalik itu tahukah kita jika Sumatera Utara juga mempunyai tonggak kuat penyokong dan bahkan pelindung proyek proyek besar mereka yang mereka miliki.

Cobalah ketik di mesin pencari Google nama Menteri Luhut, kemudian Sei Mengkei, Kawasan Danau Toba, dan Pemerintah Daerah.

Google segera akan melepsakan ratusan tautan antara Luhut dengan kedua proyek besar nasional itu.

Tidak hanya Luhut, ketik juga nama Jenderal TB Silalahi dan tambahkan kata Danau Toba, akan terlihat juga yang serupa. Jenderal TB. Silalahi adalah pembantu pak Harto yang sangat berpengaruh pada masanya.

Akan tampak tentang keputusan pemerintah, hubungan luar negeri, berbagai kebijakan innovatif, seruan dan berbagai kalimat yang menjelaskan peran dan komitmen pribadi tertentu.

Akan tampak seorang Luhut dan perannya terhadap proyek besar nasional di propinsi tempat dia berasal.

Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Bukankah Luhut selaku Menteri Kordinator Energi dan Investasi sangat wajar melakukan hal yang seperti itu? Bukankah disamping tugas dan komitmennya ia juga bertanggungjawab terhadap kebutuhan negerinya tempat ia berasal.

Apakah itu objektif. Kalaupun subjektif kenapa rupanya? Bukankah kemajuan Sumut juga bagian dari kemajuan nasional?