Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 : Aceh, Surya Paloh, dan Tahun Tahun yang Hilang, Bagian - XXII

Kalau kasus proyek-proyek besar nasional di Sumut terkait dengan Luhut Binsar Panjaitan, apakah Aceh tak punya “orang kuat” yang tak kalah kuatnya dibandingakn dengan Luhut.

Bukankah, kecuali dalam tahun terakhir menjalang Pilpres 2024, hanya ada sejumlah “sangat kecil” individu penyangga dan kelompok inti pemerintahan Jokowi, yakni Megawati, Surya Paloh, dan Luhut Binsar Panjaitan?

Katakan saja rakyat Aceh, tak tahu dan tak mau tahu relasi kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Rakyat Aceh juga mungkin tak tahu kepentingan kekuasaan, dan lingkaran kekuasaan adalah sebuah kelindan yang tak pernah putus. Pernahkah elit Aceh secara sengaja menjumpai dan “mengunakan” Surya Paloh untuk berbagai kepentingan Aceh?

Bukankah Surya Paloh barkali kali pulang ke Aceh, menjadi tamu gubernur?

Bukankah ia sengaja membuat “kenduri kebangsan” bersama presiden Jokowi di Bireuen untuk menghangatkan kembali Aceh dengan Jokowi? Bukankah hal itu sengaja ia lakukan setelah Jokowi menang Pilpres di tingkat nasional, namun kalah di Aceh?

Tak mungkin Surya Paloh bertanya kepada elit Aceh dan mungkin sebagian rakyat Aceh agar mereka minta Surya Paloh menjembatani berbagai persoalan Aceh dengan presiden.

Tak mungkin Surya Paloh akan “ menggaruk”, kalau tidak dimulai dengan sejumlah persoalan “gatal” Aceh dengan presiden Jokowi yang tidak atau belum selesai disampaikan kepadanya.

Kenduri kebangsaan yang dibuat di Bireuen setelah pelantikan presiden dibuat oleh Paloh dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan utama di Aceh dilakukan dengan sengaja. Kenduri itu dimaksudkan untuk memecahkan kebekuan hubungan elit Aceh dan rakyatnya dengan sang presiden.

Pernahkah misalnya elit Aceh baik gubernur, FORBES Aceh di Jakarta, dan pihak-pihak terkait datang ke Paloh menyampaikan persoalan BPKS Sabang, KEK-Arun yang dikeluarkan dari proyek PSN karena lamban dan bertele tele.

Pernahkan Paloh diajak untuk mebicarakan dana otsus yang turun satu persen 2 tahun yang lalu, yang dijanjikan presden Jokowi akan dikembalikan ke dua persen sampai tahun 2027.

Hal ini sangat berbeda dengan elit Sumatera Utara yang tak pernah berkenti “ mengganggu “ Luhut untuk kelancaran kedua proyek besar nasional itu.

Ketika Paloh membuat “kenduri kebangsaan” apa yang dituju sesungguhnya tak lain daripada mengajak elit Aceh untuk lebih realistis, bahwa kekuasaan negara , suka tidak suka untuk lima tahun akan berada di tangan Jokowi.

Apa yang harus dilakukan Aceh adalah mengambil sikap “pragmatis” dengan keadaan yang ada.

Dalam kamus besarnya itu adalah sebuah ajakannya untuk posisi Aceh yang dalam kamus politik praktis disebut dengan “riel politik” -politik riil, sebuah ungkapan yang tak berarti “nyata” tetapi lebih berarti benda.