Dinamika Demokrasi dalam Politik Pilkada Aceh 2024: Sabar, Bos

Padahal, kalau dihitung secara matematika Pemilu, Parnas ini secara akumulatif menguasai 75 persen kursi di DPRA. Itu artinya, kekuatan Parnas untuk mencalonkan kandidat Gubenur bisa sampai tiga pasangan dengan asumsi misalnya local parliamentary treshold 15 persen sekalipun. Inilah yang saya sebut “kematian demokrasi” Aceh.

Oleh karena itu, kehadiran sosok “Om Bus’ membuat demokrasi Aceh berdenyut kembali. Rakyat kembali mendapatkan suguhan tontonan demokrasi yang menarik, yang tentunya akan diikuti dengan dialektika politik yang menarik pula.

Dan hal itu terbukti, setelah “timses-timses” Bustami Hamzah, mulai kelihatan bekerja, maka dialektika mulai berkembang.

Diskusi, saling sindir, narasi dan kontra-narasi mulai marak di Medsos dan di warung-warung kopi. Sebelumnya; tidak ada yang tertarik mendiskusikan Pilkada Aceh, toh sudah jelas, calon hanya Mualem, dan Parnas hanya berani jadi wakil.

Bahkan warung-warung kopi yang biasanya menjadi “forum” debat politik rakyat pun beku tidak ada suara. Tapi sekarang, warkop mulai gegap gempita, medsos gegap gempita. Demokrasi dan Pilkada sebagai panggung “hiburan politik” rakyat mulai hidup.

Dinamika pertama, pasca “Om Bus” muncul di panggung Pilkada adalah heboh berita soal pengkhianatan. Medsos mulai dibanjiri berita tentang “Pengkhianatan Bustami Hamzah” kepada Mualem. Tak kurang, Zulfadhli, Ketua DPRA Aceh, menyatakan bahwa “Om Bus” mengkhianati Mualem.

Saya tidak tahu pasti, dalam konteks apa pengkhianatan itu terjadi, dan tulisan ini tidak ingin masuk ke ranah tersebut. Tapi, yang jelas berita tersebut seakan-akan menjadi “gong”, pertempuran “Om Bus” vs Mualem dalam konteks Pilkada gubernur sudah dimulai. Pada saat bersamaan spekulasi-spekulasi dan wacana politik juga mulai berkembang.

Dinamika berikutnya adalah soal posisi “Om Bus” yang masih menjabat “Pj” Gubernur.  Sehingga ada yang mengatakan seharusnya dia mundur sekarang juga, karena ada SE Mendagri soal Penjabat Gub, Bup/Walikota harus mundur 40 hari sebelum mendaftar.

Toh, faktanya “Om Bus”, saat ini masih aktif, sehingga banyak spekulasi berkembang mengenai hal ini. Begitu juga mengenai maraknya bermunculan Baliho dan Deklarasi Timses pendukung. “Om Bus”, hanya bilang “Sabar, Bos” dan “Itu kan haknya rakyat, tak bisa kita bendung”. Anjing menggongong, kafilah lalu.

Selanjutnya ada juga wacana dan dinamika soal Partai Politik manakah yang akan mengusung “Om Bus”, karena sampai sekarang, belum ada pengumuman resmi terkait soal itu. Saya juga tidak mau masuk dalam perdebatan itu.

Sebab diskusi mengenai hal itu sebaiknya kita lakukan pada bab lain. Artikel ini hanya mengulas bagaimana demokrasi Aceh kontemporer ini jadi semakin menarik dan semakin hidup, karena sudah muncul “kandidat” kuat, yang akan bertarung dalam Pilkada Gubernur Aceh yang akan datang. Mengapa saya katakan “Kandidat Kuat”? Sebab disatu sisi “Om Bus” dikabarkan direstui Jokowi, sementara Mualem direstui Prabowo.

Entahlah. Yang pasti, semoga masing-masing Timses, meskipun sedang bertarung, tapi tidak lupa melakukan “Political Education” yang sehat bagi publik, untuk sehatnya demokrasi, dan juga tak lupa melakukan “Conflict Management”, agar kedamaian tetap terjaga.

Lalu, bagaimana tentang kubu Mualem? Dinamika kubu Mualem yang berkembang adalah soal bakal calon Wakil Gubernurnya yang menurut saya sangat unik. Bayangkan, setelah bertubi-tubi berita soal para Ketua Parnas menyodorkan diri jadi bakal calon Wagub Mualem, namun tak satupun yang jelas dan pasti. Terakhir, Senin kemarin muncul berita Headline di Harian Serambi Indonesia, “4 Tokoh Gagal Jadi Bacawagub Mualem”.

O, rupanya seleksi internal PA sudah selesai. Singkat cerita empat nama “gigit jari”, lamaran mereka jadi Bacawagub Mualem ditolak, padahal sebenarnya mereka adalah tokoh yang cukup berpengalaman dan dikenal. Mereka adalah, Tgk. H. Muhamad Yusuf Wahab (Tu Sop), Mawardi Ali (Ketua DPD PAN Aceh), T. Nurlif (Ketua DPD Golkar Aceh) dan Fadhlullah/Dek Fad (Ketua DPD Gerindra Aceh).

Sementara itu, ada 4 tokoh lagi yang dinyatakan lolos untuk seleksi selanjutnya, mereka masing-masing: Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak (Sekjen PA/kolega Mualem), Muslim (Ketua DPD Partai Demokrat Aceh), serta dua akademisi yang secara politik sebenarnya memang tidak begitu populer, yaitu Dr. Mufakkir Muhammad dan Dr. Murniati.