Perang dan Damai – Bagian 8, Mendorong Terwujudnya Damai yang Tertunda

Oleh: Yunidar ZA & Masykur Ahmad

Pertemuan, dialog untuk perdamaian pada hakikatnya tidak pernah gagal. 

Yang sering kali menemui jalan buntu adalah kesepahaman di antara para pihak yang berkonflik. 

Dalam banyak kasus konflik internasional, kesepakatan menjadi sulit dicapai bukan karena tidak adanya jalan keluar, melainkan karena adanya tarik-menarik kepentingan, pertarungan harga diri, serta ego kolektif yang dipertahankan masing-masing pihak. 

Di sinilah paradoks perdamaian muncul, semua pihak menginginkan damai. 

Celakanya tidak semua bersedia mengalah.

Dalam perspektif resolusi konflik, setidaknya terdapat tiga elemen utama yang selalu memengaruhi proses negosiasi, yakni kebutuhan needs, kepentingan interests, dan nilai values.

Kebutuhan adalah aspek yang tidak dapat ditawar, seperti keamanan, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup. 

Kepentingan bersifat lebih fleksibel dan dapat dinegosiasikan, bahkan dipertukarkan. 

Sementara itu, nilai merupakan keyakinan mendasar yang sering kali menjadi faktor penentu apakah suatu pihak bersedia bersepakat atau justru menolak kompromi.

Baca juga: Perang dan Damai – Bagian 7, Gencatan Senjata, Pertemuan Islamabad Menuju Perdamaian

Pengalaman Aceh di Helsinki

Pengalaman perdamaian di Perjanjian Helsinki (kasus jalan damai di Aceh) menunjukkan bahwa konflik bersenjata dapat diakhiri melalui apa yang sering disebut sebagai “pasar perdamaian”. 

Dalam konteks ini, senjata dapat ditukar dengan jaminan kesejahteraan, pembangunan ekonomi, serta ruang politik yang lebih inklusif. 

Artinya, ketika kepentingan dapat digeser menuju keuntungan bersama, maka peluang damai menjadi semakin terbuka.

Namun demikian, proses menuju perdamaian membutuhkan ruang yang kondusif. 

Publikasi yang bersifat provokatif, saling menyalahkan, serta narasi yang memperkeruh keadaan justru akan memperpanjang konflik.