Dinamika Demokrasi dalam Politik Pilkada Aceh 2024: Sabar, Bos

Oleh: Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H.,

Semangat saya membaik dalam seminggu terakhir, kopi pagi pun terasa semakin terasa lezat.

Mengapa? Karena dinamika politik dalam koridor demokrasi Aceh, akhirnya kembali “sehat”, setelah dicekam kebekuan dan kejumudan yang lumayan parah, selama enam bulan terakhir.

Pasalnya, sebagaimana yang pernah saya nyatakan pada 10 Juli lalu di salahsatu media Aceh, antara lain; “Jika benar Pj Gubernur Aceh saat ini, Bustami Hamzah, terjun dalam kancah kontestasi Gubernur Aceh yang akan datang, maka kontestasi Pilkada Aceh akan lebih menarik dan sehat”.

Kepada media tersebut saya menegaskan; “Saya pribadi berharap Bustami Hamzah betul-betul (serius) berhasrat dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh.

Akhirnya setelah 20 hari pasca berita saya itu muncul, sinyal semakin menguat dan semakin tegas mengindikasikan Bustami Hamzah, yang oleh koleganya disebut “Om Bus”, memang benar-benar akan bertarung dalam Pilkada Gubernur Aceh November 2024 mendatang.

Ketika diwawancarai oleh Sagoe-TV dalam Podcastnya, apakah Bustami sudah siap untuk bertarung dalam Pilkada Gubernur mendatang, dengan tegas walau simbolik dan diplomatis ia menjawab: “Bismillah”. Dua kali “Om Bus” mengucapkan kata “Bismillah” itu.

“Bismillah” pertama agak pelan dan “Bismillah” kedua, tegas serta nyaring. Bagi orang Aceh, simbol ini jelas bermakna. Tekad sudah bulat bahwa, “Om Bus” akan bertarung merebut posisi Gubernur Aceh, bersama Mualem yang juga sudah pasti dicalonkan oleh Partainya sendiri, Partai Aceh.

Bersamaan dengan itu, bagai cerita yang tersusun rapi, dalam dua minggu terakhir, Kota Banda Aceh dan sekitarnya mendadak dibanjiri oleh Baliho-baliho besar dengan foto-foto ukuran raksasa “Om Bus”, dengan tulisan yang beragam, meskipun intinya sama saja, yaitu: Mendukung “Om Bus” sebagai Calon Gubernur Aceh, atau mendukung “Om Bus” untuk dicalonkan sebagai Gubernur Aceh. Jika dilihat dari pilihan pose dan kualitas foto yang demikian tertata, jelas ini gerakan serius, dan selaras pula dengan dukungan logistik yang besar.

Gilanya lagi, ternyata fenomena ini terjadi di seluruh Aceh, tegasnya di 23 Kabupaten/Kota di Aceh, tanpa kecuali. Saya melakukan perjalanan sepanjang Pantai Timur-Utara bahkan Dataran Tinggi, gelombang baliho berlimpah di seluruh Aceh.

Tidak hanya baliho, bahkan di Medsos, video-video bertebaran yang berisi “deklarasi” mendukung “Om Bus”, sebagai Calon Gubernur Aceh. Terakhir Podcast di Serambi Indonesia dan disusul podcast di Sagoe-TV.

Lalu, apa pula alasan saya bersemangat, dan antusias melihat perkembangan diatas?

Alasan saya, persis sama dengan apa yang saya nyatakan 10 Juli lalu; bahwa jauh sebelum ada indikasi “Om Bus” bakal jadi calon Gubernur, Pilkada Aceh sungguh sangat membosankan, seperti air yang membeku, tidak menarik, stagnan dan tanpa dinamika.

Jika ada yang ajak bicara, saya sendiri, malas diskusi soal Pilkada; sebab, seakan-akan Pemilihan Gubernur Aceh sudah selesai sebelum dimulai. Soalnya, hanya nama Mualem yang beredar dan pasti bahwa ia akan menjadi kandidat Gubernur.

Sementara jajaran partai-partai politik di Aceh, khususnya Partai Nasional (Parnas) hanya berani “membebek” dan dengan tanpa malu-malu merasa puas dengan hanya menyodorkan “proposal” calon wakil Gubernur saja.

Padahal, kalau dihitung secara matematika Pemilu, Parnas ini secara akumulatif menguasai 75 persen kursi di DPRA. Itu artinya, kekuatan Parnas untuk mencalonkan kandidat Gubenur bisa sampai tiga pasangan dengan asumsi misalnya local parliamentary treshold 15 persen sekalipun. Inilah yang saya sebut “kematian demokrasi” Aceh.

Oleh karena itu, kehadiran sosok “Om Bus’ membuat demokrasi Aceh berdenyut kembali. Rakyat kembali mendapatkan suguhan tontonan demokrasi yang menarik, yang tentunya akan diikuti dengan dialektika politik yang menarik pula.

Dan hal itu terbukti, setelah “timses-timses” Bustami Hamzah, mulai kelihatan bekerja, maka dialektika mulai berkembang.

Diskusi, saling sindir, narasi dan kontra-narasi mulai marak di Medsos dan di warung-warung kopi. Sebelumnya; tidak ada yang tertarik mendiskusikan Pilkada Aceh, toh sudah jelas, calon hanya Mualem, dan Parnas hanya berani jadi wakil.

Bahkan warung-warung kopi yang biasanya menjadi “forum” debat politik rakyat pun beku tidak ada suara. Tapi sekarang, warkop mulai gegap gempita, medsos gegap gempita. Demokrasi dan Pilkada sebagai panggung “hiburan politik” rakyat mulai hidup.

Dinamika pertama, pasca “Om Bus” muncul di panggung Pilkada adalah heboh berita soal pengkhianatan. Medsos mulai dibanjiri berita tentang “Pengkhianatan Bustami Hamzah” kepada Mualem. Tak kurang, Zulfadhli, Ketua DPRA Aceh, menyatakan bahwa “Om Bus” mengkhianati Mualem.

Saya tidak tahu pasti, dalam konteks apa pengkhianatan itu terjadi, dan tulisan ini tidak ingin masuk ke ranah tersebut. Tapi, yang jelas berita tersebut seakan-akan menjadi “gong”, pertempuran “Om Bus” vs Mualem dalam konteks Pilkada gubernur sudah dimulai. Pada saat bersamaan spekulasi-spekulasi dan wacana politik juga mulai berkembang.

Dinamika berikutnya adalah soal posisi “Om Bus” yang masih menjabat “Pj” Gubernur.  Sehingga ada yang mengatakan seharusnya dia mundur sekarang juga, karena ada SE Mendagri soal Penjabat Gub, Bup/Walikota harus mundur 40 hari sebelum mendaftar.

Toh, faktanya “Om Bus”, saat ini masih aktif, sehingga banyak spekulasi berkembang mengenai hal ini. Begitu juga mengenai maraknya bermunculan Baliho dan Deklarasi Timses pendukung. “Om Bus”, hanya bilang “Sabar, Bos” dan “Itu kan haknya rakyat, tak bisa kita bendung”. Anjing menggongong, kafilah lalu.

Selanjutnya ada juga wacana dan dinamika soal Partai Politik manakah yang akan mengusung “Om Bus”, karena sampai sekarang, belum ada pengumuman resmi terkait soal itu. Saya juga tidak mau masuk dalam perdebatan itu.

Sebab diskusi mengenai hal itu sebaiknya kita lakukan pada bab lain. Artikel ini hanya mengulas bagaimana demokrasi Aceh kontemporer ini jadi semakin menarik dan semakin hidup, karena sudah muncul “kandidat” kuat, yang akan bertarung dalam Pilkada Gubernur Aceh yang akan datang. Mengapa saya katakan “Kandidat Kuat”? Sebab disatu sisi “Om Bus” dikabarkan direstui Jokowi, sementara Mualem direstui Prabowo.

Entahlah. Yang pasti, semoga masing-masing Timses, meskipun sedang bertarung, tapi tidak lupa melakukan “Political Education” yang sehat bagi publik, untuk sehatnya demokrasi, dan juga tak lupa melakukan “Conflict Management”, agar kedamaian tetap terjaga.

Lalu, bagaimana tentang kubu Mualem? Dinamika kubu Mualem yang berkembang adalah soal bakal calon Wakil Gubernurnya yang menurut saya sangat unik. Bayangkan, setelah bertubi-tubi berita soal para Ketua Parnas menyodorkan diri jadi bakal calon Wagub Mualem, namun tak satupun yang jelas dan pasti. Terakhir, Senin kemarin muncul berita Headline di Harian Serambi Indonesia, “4 Tokoh Gagal Jadi Bacawagub Mualem”.

O, rupanya seleksi internal PA sudah selesai. Singkat cerita empat nama “gigit jari”, lamaran mereka jadi Bacawagub Mualem ditolak, padahal sebenarnya mereka adalah tokoh yang cukup berpengalaman dan dikenal. Mereka adalah, Tgk. H. Muhamad Yusuf Wahab (Tu Sop), Mawardi Ali (Ketua DPD PAN Aceh), T. Nurlif (Ketua DPD Golkar Aceh) dan Fadhlullah/Dek Fad (Ketua DPD Gerindra Aceh).

Sementara itu, ada 4 tokoh lagi yang dinyatakan lolos untuk seleksi selanjutnya, mereka masing-masing: Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak (Sekjen PA/kolega Mualem), Muslim (Ketua DPD Partai Demokrat Aceh), serta dua akademisi yang secara politik sebenarnya memang tidak begitu populer, yaitu Dr. Mufakkir Muhammad dan Dr. Murniati.

Ada banyak spekulasi soal empat nama yang tersisa ini, tampaknya arahnya pada kalangan PA sendiri. Wallahu’alam. Selain dari isu “Wakil Mualem”, kubu PA tampaknya belum banyak mengajukan “proposal baru” dalam konteks apa yang dilakukan ke depan jika Mualem terpilih.

Sementara kubu “Om Bus”, sudah aktif bicara lewat media publik tentang berbagai gagasan kedepan. Agresivitas ini seperti mau mengingatkan; “awas badai “tsunami”, eh, Bustami, mau lewat”, tanpa bicara Wakil. Sementara Mualem masih sibuk dengan soal Wakil.

Tapi setidaknya, dinamika Pilkada Gubernur Aceh menjelang November 2024 nanti, telah keluar dari “kejumudan”, dan memasuki dinamika yang menarik.

Ada riak demokrasi, meski kualitasnya belum sampai pada level politik intelektual, dimana perdebatan gagasan mengemuka secara kuat  dn perjuangan nilai juga moral menonjol dan menjadi sntral dalam perdebatan publik.

Belum ada wacana strategis pada persoalan-persoalan menukik, serta mendalam menyentuh isu kemiskinan dan kehancuran sosial.

Masih berkutat pada pamer baliho, dan biasanya nanti pada mobilisasi massa dan seterusnya. Tapi tak apalah; setidaknya spekulasi soal “perang melawan tong kosong” tidak terjadi, demikian juga soal calon tunggal tidak terjadi, dan sejauh ini polemik-polemik masih dalam batas demokrasi yang sehat. Bagaimana nanti endingnya; “Sabar, Bos”.

Penulis: Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., (Akademisi, Seniman, pengamat politik Aeh).