Dugaan Korupsi Lampu PJU di DLH Langsa, Polisi Sebut Tak Tertutup Kemungkinan Ada Tersangka Baru

Kapolres Langsa ini berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait pengungkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja rutin tagihan listrik PJU di DLH Kota Langsa ini.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Kapolres Langsa AKBP Andy Rahmansyah, SIK, SH, MH, menyampaikan, tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan atas dugaan tindak pidana pada belanja rutin tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Langsa ini.

"Pengungkapan ini sebagai langkah awal dibukanya kasus tindak pidana korupsi ini, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru, karena masih dilakukan pengembangan," kata Kapolres dalam konferensi pers, Kamis (31/10/2024). 

Kapolres Langsa ini berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait pengungkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja rutin tagihan listrik PJU di DLH Kota Langsa ini.

Ini Modus Kabid KSDA DLH Langsa Gelembungkan Tagihan Lampu Jalan, Kini Ditahan Atas Dugaan Korupsi

Modus operandi tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tagihan listrik lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Langsa terungkap. 

Kapolres Langsa AKBP Andy Rahmansyah, SIK, SH, MH, mengungkapkan atau membeberkan modus tersangka berinisial M yang kini ditahan itu ini dalam konferensi pers di Mapolres Langsa, Kamis (31/10/2024).  

Kapolres menceritakan tersangka berinisial M selaku Kabid KSDA DLH Kota Langsa ini membuat dokumen berupa daftar lokasi pengisian pulsa KWH meter pra-bayar lampu PJU dalam wilayah Pemko langsa dengan angka yang tidak benar atau jumlah anggarannya digelembungkan. 

Di mana daftar itu merupakan dokumen dasar bagi pihak bendahara pengeluaran dan PPTK untuk membuat nilai nominal amprahan pembayaran listrik pra-bayar PJU Kota Langsa.

Yang tertuang dengan pengajuan pembayaran pada SPP/SPM untuk pembelian token listrik PJU Kota Langsa itu kepada Kepala DLH Kota Langsa selaku Pengguna Anggaran atau PA.

Selanjutnya SPP dan SPM beserta lampiran tersebut diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Langsa untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Setelah SP2D diterbitkan, kemudian anggaran pembelian Token Listrik tersebut dikirimkan ke rekening PT Suwa Karya Pratama melalui rekening DLH Kota Langsa yang dikelola oleh saudara Fardan Rezeki selaku pihak ketiga atau loket PPOB yang bekerja sama dengan tersangka M (secara lisan).

Kemudian M memerintahkan saudara Fardan Rezeki untuk mengisi token listrik ke beberapa ID.PEL meteran PJU Kota Langsa dengan cara memberikan daftar lokasi pengisian yang tidak sesuai pengajuan/amprahan.

Sebagaimana yang direncanakan/diusulkan atau jumlah anggarannya lebih sedikit, sehingga saldo token listrik masih bersisa di loket PPOB tersebut.