Menlu Turki Bertemu Pemimpin HTS Abu Mohammed, Janji Beri Dukungan untuk Transisi Politik Suriah

SERAMBINEWS.COM - Menteri luar negeri Turki, Hakan Fidan telah bertemu dengan kepala pemerintahan baru Suriah yang juga merupakan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammed al-Jolani yang saat ini dikenal dengan Ahmed Al-Sharaa di Damaskus pada Minggu (22/12/2024).

Dalam foto yang dibagikan oleh kementerian menunjukkan Fidan dan Sharaa saling berpelukan dan berjabat tangan.

Dalam pertemuan tersebut, Fidan dan Sharaa membahas tentang perlunya persatuan dan stabilitas Suriah.

 Tidak hanya itu, keduanya juga menyerukan pencabutan semua sanksi Internasional terhadap Suriah.

Pertemuan ini tepat terjadi 2 hari setelah presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan keberangkatan Fidan ke Damaskus untuk membahas pemerintahan baru Suriah.

Fidan mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan terus mendukung masa transisi Suriah setelah rezim Assad runtuh.

"Turki akan terus berdiri di sisi Anda. Semoga hari-hari tergelap di Suriah telah berlalu dan hari-hari yang lebih baik menanti kita," kata Fidan, dikutip dari Al Jazeera.

Fidan juga menekankan bahwa sanksi Internasional terhadap Suriah harus segera dicabut.

 Apabila sanksi telah dicabut, maka akan membuat pemerintahan transisi berjalan lebih lancar.

"Sanksi terhadap Damaskus harus dicabut secepat mungkin dan masyarakat internasional perlu bergerak untuk membantu Suriah bangkit kembali dan agar para pengungsi dapat kembali," tegasnya.

Pernyataan ini sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Al-Sharaa saat mengadakan konferensi pers pertamanya setelah Assad digulingkan.

Ia juga meminta sanksi Internasional untuk suriah segera dicabut.

“Semua sanksi ekonomi harus dicabut, sekarang predator sudah pergi dan hanya korban yang tersisa. Faktor ketidakadilan dan penindasan sudah hilang. Sekarang saatnya sanksi-sanksi ini dicabut,” kata Sharaa.

Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan ini telah cukup lama dan saat ini waktu yang tepat untuk dicabut, mengingat rezim Assad telah runtuh.

 
“Rezim ini telah berkuasa selama lebih dari 50 tahun, dan beberapa sanksi ini dijatuhkan pada tahun 1970-an. Itulah sebabnya tindakan harus cepat, sanksi ini harus segera dicabut agar kita dapat memajukan negara kita," jelasnya.