Hati-hati, Beredar Link Palsu Informasi Bansos, Berisi Pishing dan Penipuan

Laporan| Sri Anggun Oktaviana

SERAMBINEWS.COM-Warga diminta waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan informasi bantuan sosial (bansos) yang sedang beredar. 

Direktur Eksekutif Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Aceh, Teuku Farhan, mengungkapkan adanya penyalahgunaan aplikasi penyingkat URL resmi, seperti s.id, untuk membuat link palsu yang berisi phishing, penipuan, hingga malware.

Penipuan ini dimulai dengan pesan yang dikirim melalui Telegram dari nomor yang dikenal, berisi klaim bahwa bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 untuk bulan Januari siap dicairkan.

Pesan tersebut mengarahkan penerima untuk mengecek daftar penerima bansos dengan mengklik link yang disertakan. "Bansos uang tunai Rp2.000.000, cek terbaru nama Anda terdaftar atau tidak," demikian pesan yang beredar.

Namun, setelah dilakukan konfirmasi, ternyata pengirim pesan bukanlah teman yang tertera di Telegram.

"Dari ciri-cirinya, kalau bagi saya indikasi kuatnya ini link penipuan, jadi ada ciri-ciri dia, kita bisa tahu kalau orang sudah paham, mudah dikenali," ungkap Farhan pada Serambinews pada Kamis (9/1/2025).

 Akun tersebut diduga telah diretas oleh pelaku penipuan, yang mampu mengakses pesan dan mengirimkan link palsu kepada kontak-kontaknya.

Farhan menjelaskan, Telegram yang berbasis cloud memungkinkan seluruh data yang ada di akun tersimpan secara online, sehingga meskipun aplikasi dihapus atau dipindahkan ke perangkat lain, informasi tetap dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Farhan mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan link yang menggunakan aplikasi penyingkat URL seperti s.id. 

Meski s.id adalah layanan resmi yang dikelola oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), para penipu memanfaatkan nama domain ini untuk membuat link pendek yang seolah-olah tampak sah, namun sesungguhnya berisiko mencuri data pribadi atau menyebarkan malware.

"Penipu ini memanfaatkan itu untuk membuat link penyingkat dengan nama seolah-olah benar, karna nama penyingkat itu kan bisa di custom, jadi harusnya kalau yg terkait dengan fasilitas umum, harusnyakan bisa ada sistem untuk melihat ini penipuan atau bukan dari PANDI atau link s.id," jelasnya.

 Link resmi untuk mengecek bansos seharusnya adalah https://cekbansos.kemensos.go.id/, tambahnya.

Lebih lanjut, Farhan mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pesan yang mengarahkan untuk mengecek atau mengklaim bantuan sosial.

Dengan meningkatnya jumlah korban penipuan bansos, penting bagi publik untuk lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang semakin canggih.

Untuk melindungi diri dari potensi penipuan online, selalu pastikan bahwa link yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya, dan jika ragu, segera lakukan pengecekan lebih lanjut melalui situs resmi atau pihak berwenang.

Modus penipuan informasi bantuan sosial (bansos) yang semakin marak mengindikasikan pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih intensif.

Menurut Farhan, edukasi tidak boleh hanya sekadar seremonial, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan.

 "Harus ada ruang pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, tidak hanya di kantor-kantor, tetapi juga di tempat-tempat yang lebih dekat dengan mereka, seperti masjid," ujar Farhan.

Masjid, menurutnya, adalah salah satu pusat masyarakat yang mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.

 "Kenapa masjid? Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan tempat yang nyaman dan tenang, yang sering kali menjadi pusat aktivitas masyarakat. Akses masyarakat untuk datang ke masjid juga lebih mudah, kadangkan orang malas ke kantor " tambahnya.

Farhan berharap, masjid dapat menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pengaduan.

"kemudian masjid auranya beda, lebih tenang dan lingkungannya lebih nyaman, kemudian kita berharap masyarakat lebih dekat dengan masjid, sehingga masjid juga bisa jadi tempat edukasi masyarakat, jadi tidak sebatas masjid itu tempat ibadah saja, apa lagi kita di Aceh," jelasnya.

Selain itu, Farhan juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan kanal pengaduan yang lebih cepat dan responsif.

"Saat ini, teknologi sudah berkembang pesat, terutama dengan adanya chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) yang bisa menangani pertanyaan-pertanyaan berulang dengan cepat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kominfo Aceh harus menyediakan kanal resmi, seperti WhatsApp (WA) chatbot, untuk melayani pengaduan secara langsung dan cepat," harapnya.

Dengan semakin berkembangnya ancaman penipuan online, Farhan mengingatkan agar upaya pencegahan dan pengaduan tidak hanya dilakukan pada saat kasus terjadi, tetapi juga melalui pendidikan yang berkelanjutan.

 "Ancaman penipuan akan semakin besar ke depannya, jadi kita perlu mempersiapkan masyarakat dengan informasi yang jelas dan mudah diakses," pungkasnya.

Edukasi yang lebih intensif dan akses pengaduan yang mudah diharapkan dapat membantu masyarakat lebih waspada dan terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.

Dalam hal ini pusdatinkesos juga mengingatkan dalam postingan instagram (@pusdatinkesos), agar masyarakat jangan mudah percaya pada pesan atau telepon.

"Masyarakat Jangan mudah percaya pada pesan atau telepon yang mencurigakan. Informasi resmi hanya melalui cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di App Store dan Play Store," tulis akun Instagram @pusdatinkesos. (*)