100 Hari Prabowo: Puisi vs Prosa, Bagian : III

Pertumbuhan rerata ekonomi pada era reformasi berada di seputar angka 5 persen selama pemerintahan Jokowi, sementara angka pada  era SBY  mencapai 6,3 persen pada 2007 dan 6,5% pada 2011. 

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2025 yang berulang kali disampaikan oleh Prabowo sendiri berbeda nyata dengan apa yang diumumkan oleh Bank Indonesia, 5,0-5,1 persen. 

Angka ini tidak berbeda jauh dengan proyeksi empat lembaga internasional tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen (Bank Dunia); 5,1 persen (IMF);  5,2 persen OECD); dan 5 persen (Bank Pembangunan Asia).

Ketika dikejar lebih jauh, pemerintah tak mampu menjelaskan bagaimana target 8 persen pertumbuhan ekonomi akan dicapai, dan tak seorangpun mampu menjelaskan bagaimana hal itu akan terjadi.

Hal lain yang mendapat perhatian besar dari survey Celios adalah program andalan Prabowo tentang program MBG-Makanan Bergizi.

Apa yang dikhawartirkan oleh Celios adalah jika tidak cermat dan hati-hati, program MBG akan memperkecil ruang fiskal bagi berbagai program unggulan lainnya. 

Sekalipun program ini berdampak terhadap perekonomian,  sudah mulai ada nilai negatif yang ditimbulkan.

Dengan penggunaan dana tahap awal sebesar 10 persen dari dana pendidikan 2025 dengan nilai Rp 71 trilliun, modeling Celios menemukan dampak positif terhadap PDB nasional hanya sebesar Rp 7,21 trilliun , atau 0,06 persen. 

Pada saat yang sama kebijakan awal itu telah merugikan sektor pendidikan dengan nilai kehilangan sebesar Rp 27,03 triliun.Melihat kemauan keras presiden Prabowo terhadap keberlanjutan program MBG ke depan ,  Celios juga melihat MBG akan menjadi anggaran wajib. 

Untuk tahun 2025 saja akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan perkiraan pengeluaran lebih dari Rp 400 triliun. 

Apa yang dikhawatirkan adalah dengan posisi keuangan negara pasca pemerintahan Jokowi yang tidak baik-baik saja. Artinya dengan anggaran program MBG yang belum sangat runtut pęta jalannya, ditambah dengan berbagai program andalan lainnya, potensi kerentanan ruang fiskal terbuka lebar.

Atas dasar itu, berikut dengan sejumlah kebijakan lain seperti pembatalan kenaikan perpajakan di hari hari terakhir 100 hari, namun pembatalan itu telah terlanjur membuat harga barang naik. 

Inovasi pajak yang tak diterapkan pada sektor perusak lingkungan seperti sektor batu bara dań pająk karbon membuat ruang fiskal semakin tak memberikan harapan. 

Pemberian nilai E untuk kebijakan fiskal 100 hari Prabowo menjadi lengkap menurut Celios, karena pemerintah abai menerapkan pajak peningkatan laba.

Kebijakan energi yang juga belum terungkap dengan tuntas yakni kemandirian energi dengan niat zero emission- nol emisi lebih awal dari tahun 2060, sama sekali belum tercermin dałam platform dań tindakan yang nyata.