Kemiskinan dan Harga Sebuah Perdamaian

Kedua, perjanjian perdamaian Helsinki 2005 menjadi tonggak penting. Konflik panjang antara GAM dan pemerintah RI yang menghambat pertumbuhan ekonomi berakhir, membuka akses ke wilayah sebelumnya terisolasi, meningkatkan investasi, dan memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak konflik.
Ketiga, penerimaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 mempercepat pembangunan di Aceh. Dana ini dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi komunitas, memungkinkan implementasi program pengentasan kemiskinan lebih efektif dibanding daerah lain.

Keempat, penguatan sektor pertanian dan perikanan pascatsunami memanfaatkan potensi sumber daya alam Aceh untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kelima, peningkatan infrastruktur memperbaiki konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Keenam, dukungan pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas SDM, mendorong produktivitas, dan secara tidak langsung menurunkan angka kemiskinan.

Pelantikan Gubernur Aceh dari kalangan mantan kombatan bukan sekadar peristiwa politik, melainkan bagian dari proses panjang perdamaian yang berdampak langsung pada aspek ekonomi. Stabilitas politik yang dihasilkan dari rekonsiliasi pascakonflik membuka ruang bagi pembangunan yang lebih inklusif, mendorong diversifikasi ekonomi, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa perdamaian ini tidak hanya menjadi simbol politik. Tetapi juga terwujud dalam kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Aceh.

Aceh telah membayar harga mahal untuk sebuah perdamaian. Kini, tugas terbesar adalah menjaga warisan perdamaian tersebut melalui kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, transparansi dalam pengelolaan dan perpanjangan Dana Otsus, serta komitmen untuk mengurangi ketimpangan sosial. Karena pada akhirnya, keberlanjutan perdamaian bukan hanya soal politik, tetapi bagaimana ekonomi menjadi fondasi yang kokoh bagi masa depan Aceh yang lebih sejahtera. Orang Aceh sangat paham hubungan antara perdamaian dan ekonomi, karenanya pascakonflik gubernur definitif adalah mereka yang berkaitan gerak dengan perdamaian. Selamat pelantikan Mualem dan Dek Fad sebagai penerus legasi rakyat Aceh yang mencintai perdamaian sebagai landasan penting kesejahteraan.